“Membangun dan menggelar infrastruktur digital bukan tanpa maksud, hal itu dimaksudkan demi kejayaan Indonesia. Demi negeri kita, demi kesejahteraan masyarakat. For the benefit of all Indonesian,” ujar Johnny.
Menkominfo menyatakan saat ini pemerintah telah menyiapkan tiga sistem pengawasan atau surveillance system berlapis. sistem pengawasan pertama yaitu pusat pengawasan telekomunikasi Kominfo, bertugas mengawasi bandwidth quality of service dan quality of experience di seluruh Indonesia.
Sedangkan sistem kedua yaitu surveillance system BLU BAKTI Kominfo, dan sistem ketiga melalui cyber drone Ditjen Aptika beroperasi penuh memantau kondisi ruang digital Indonesia. Johnny menjelaskan pusat monitoring telekomunikasi Kominfo yang dikelola melalui Direktorat jenderal Pengendalian Pos dan Informatika berfungsi untuk mengetahui apabila masih terdapat blank spot sinyal di suatu wilayah.
Pemerintah, lanjut Johnny, juga menyiapkan supervisory control system, sudah ada sekarang. Selain itu, untuk memudahkan koordinasi dengan operator seluler, pusat monitoring layanan telekomunikasi juga berfungsi untuk melakukan pengukuran jaringan seluler.
Dengan adanya pusat monitoring tersebut, Johnny mengaku pihaknya dapat memantau kualitas jaringan dan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kominfo menyebut dapat memonitor sejumlah infrastruktur digital melalui surveillance system BLU BAKTI Kominfo.
Sejumlah infrastruktur digital tersebut termasuk fiber optic, microwave link, Base Transceiver Station (BTS) maupun layanan akses internet dari satelit. Johnny menjelaskan surveillance system BLU BAKTI Kominfo juga sudah beroperasi penuh untuk melakukan surveillance atas backbone jaringan fiber optic di darat dan di laut.
Kominfo menyiapkan cyber drone yang sudah lebih advance untuk menjaga dan memberikan layanan ruang digital agar tetap baik, dan menegaskan pihaknya menghormati hak asasi manusia, freedom of speech dan berserikat, dengan menjaga ruang digital bersih dan sehat.
Sementara itu, meski setiap negara mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berbeda-beda, Menkominfo meminta kepada perusahaan teknologi global untuk mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, lanjut Johnny, komunikasi dan koordinasi harus selalu dilakukan untuk menjaga ruang digital juga tetap sehat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
