Saat ini, Rekoginition digunakan oleh polisi dengan NDA (Nondisclosure Aggrements) atau perjanjian kerahasiaan agar informasi tersebut tidak tersebar ke masyarakat.
Dengan Rekognition, polisi bisa menggunakan teknologi pengenalan wajah pada kamera dalam sistem pengawasan kota dan juga kamera yang dikenakan oleh polisi.
Menurut laporan The Washington Post, Washington County Sheriff membayar sekitar USD6-12 (Rp85-170 ribu) per bulan untuk menggunakan Rekognition, yang memungkinkan mereka memindai wajah pada siaran langsung dan membandingkannya dengan database foto kriminal.
Proyek yang menimbulkan kekhawatiran paling besar adalah penggunaan Rekognition di Orlando, yang menggunakan teknologi pengenalan wajah pada jaringan kamera yang ada di seluruh kota. Proyek ini baru saja dijelaskan oleh Rekognition Project Director, Ranju Das dalam konferensi AWS di Seoul.
"Ini adalah contoh kasus respons cepat," kata Das.
"Ada kamera di seluruh kota Orlando. Kamera yang mendapatkan izin akan mengirimkan data ke Kinesis... Kita menganalisa data itu secara real-time dan mencocokkan data dengan sekumpulan foto yang mereka punya. Mungkin mereka ingin tahu apakah walikota ada di kantornya atau ada orang-orang tertentu yang ingin mereka lacak."
Bagi ACLU, kemampuan ini merupakan ancaman pada kebebasan masyarakat sipil. "Dengan mengotomatisasi pengawasan massal, sistem pengenalan wajah seperti Rekognition adalah ancaman terhadap kebebasan, terutama bagi komunitas-komunitas yang sekarang sudah menjadi target ketidakadilan akibat keadaan politik sekarang ini," kata ACLU.
"Masyarakat seharusnya bisa bebas berjalan tanpa harus diawasi pemerintah."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
