Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail.

17 Agustus Bukan Tanggal Berlaku Regulasi IMEI

Teknologi teknologi
Lufthi Anggraeni • 12 Juli 2019 19:38
Jakarta: Tiga Kementerian Republik Indonesia, yaitu Komunikasi dan Informatika, Perindustrian dan Perdagangan, tengah mempersiapkan regulasi terkait IMEI smartphone, yang dikabarkan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus mendatang.
 
Sejumlah rumor menyebut bahwa regulasi ini akan disahkan dan diberlakukan pada tanggal tersebut. Hal ini dibantah oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail.
 
“Tanggal 17 Agustus bukan tanggal berlakunya regulasi IMEI tapi tanggal penandatangan pengesahan regulasi. Tanggal pemberlakuan regulasi masih didiskusikan, bisa segera diberlakukan, bisa beberapa waktu setelahnya,” ujar Ismail.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, Ismail menjelaskan, tanggal berlakunya regulasi ini akan diputuskan dan diumumkan setelah persiapan yang tengah dilakukan pemerintah terkait tujuh hal dinyatakan selesai.
 
Salah satu persiapan yang tengah dilakukan pemerintah adalah pembentukan sistem yang saat ini disebut sebagai Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional (SIBINA).
 
Ismail menyebut pemerintah masih menunggu basisdata ini memiliki data IMEI secara lengkap dan telah tersinkronisasi dengan data operator dan Kementerian Perindustrian. Selain itu, pemerintah juga menunggu proses pengujian sistem tersebut selesai.
 
Tidak hanya sistem, pemerintah baru dapat memutuskan tanggal berlakunya regulasi ini setelah regulasi telah tersosialisasi dengan baik dan masyarakat telah memahami manfaat, tujuan serta dampaknya.
 
Regulasi ini turut membutuhkan dukungan dari sumber daya manusia, serta kesiapan prosedur operasional standar yang jelas dari ketiga kementerian dan operator seluler.
 
Sementara itu, Ismail juga menjelaskan bahwa regulasi ini merupakan regulasi yang dibuat oleh masing-masing Kementerian dan bukanlah Surat Keputusan Bersama (SKB), meski telah diharmonisasi.
 
Regulasi ini disebut akan berdampak pada ponsel yang masuk ke Indonesia setelah regulasi berlaku, dan tidak berpengaruh pada perangkat yang masuk ke Indonesia sebelumnya. Sementara itu, data di SIBINA akan menjadi basis penentuan dan pembentukan Daftar Putih atau White List dan Daftar Hitam atau Black List.
 
Data tersebut merupakan data yang dihimpun dari lima sumber data, termasuk TPP Impor, TPP Produksi, Data Dump Operator Seluler, Hand Carry, dan Stok Pedagang.
 
Berdasarkan data ini, Ismail juga menyebut bahwa pengguna ponsel yang dibeli di luar negeri tidak perlu mengkhawatirkan kemampuan perangkat untuk digunakan.
 
Sebab, istilah pemblokiran untuk perangkat yang dibeli di luar negeri diartikan bahwa perangkat masih bisa terhubung dengan jaringan internet, meski bukan jaringan dari kartu SIM operator lokal. Selain itu, ponsel tersebut perlu dilaporkan untuk dapat terhubung ke jaringan seluler lokal, meski masa tenggang pelaporan tersebut masih dalam tahap diskusi.
 

(MMI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif