Mengutip Phone Arena, X menuduh Moraes secara diam-diam mengancam salah satu perwakilan hukum perusahaannya di Brasil dengan ancaman penjara, jika platform ini tidak mematuhi perintah untuk menghapus konten tertentu.
Raksasa media sosial tersebut juga membagikan gambar dari dokumen yang dikabarkan ditandatangani oleh Moraes, mengindikasikan denda harian sebesar BRL20.000 atau sekitar USD3.650 (Rp56,7 juta) dan peringatan penjara akan diberlakukan untuk perwakilan X Rachel Nova Conceicao, jika platform tidak sepenuhnya mengikuti perintah hakim.
X menyatakan bahwa untuk memastikan keamanan staff perusahaannya, pihaknya telah memutuskan untuk menutup dan menghentikan operasionalisasi mereka di Brasil, dan berlaku secara efektif sesegera mungkin.
Mahkamah Agung Brasil, tempat Moraes bekerja sebagai hakim, menolak untuk memberikan komentar terkait permasalahan ini, dan tidak memberikan verifikasi terhadap dokumen yang dibagikan oleh X.
Kendati menutup kantor dan menghentikan operasionalisasi, X memastikan bahwa layanannya masih akan tetap dapat diakses oleh pengguna di negara tersebut. Pada awal tahun ini, Moraes memerintahkan X untuk memblokir akun tertentu sebagai bagian dari investigasi yang disebut sebagai milisi digital.
Akun tersebut dituduh menyebarkan informasi palsu dan ujaran kebencian selama masa pemerintahan mantan presiden Jair Bolsonaro. Moraes juga melakukan penyelidikan terhadap Musk pada awal tahun 2024 ini.
Penyelidikan ini dilakukan setelah Musk mengekspresikan niat untuk mengaktifkan kembali akun yang sebelumnya mendapatkan perintah pemblokiran oleh Moraes. Musk mengkritik keputusan Moraes terkait X, menyebutnya sebagai keputusan inkonstitusional.
Pada bulan April lalu, pengacara X di Brasil menjelaskan kepada Mahkamah Agung bahwa kesalahan operasional telah memungkinkan sejumlah pengguna yang seharusnya diblokir untuk tetap aktif di platform, menanggapi permintaan penjelasan dari Moraes.
Sementara itu pada hari Sabtu lalu, Musk memanfaatkan X untuk menyebut Moraes sebagai aib bagi keadilan, dan menegaskan bahwa perusahaannya tidak dapat mematuhi tuntutan sensor rahasia dan penyerahan informasi pribadi dari sang hakim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
