Proses komunikasi tersebut ditujukan Kominfo untuk menyiapkan tata cara dalam menangani dan menyelesaikan keluhan yang diajukannya terkait konten negatif pada layanannya. Persiapan khusus terkait tata cara tersebut karena Telegram dinilai memiliki cara kerja berbeda dari layanan OTT lainnya.
“Telegram itu kan menyatakan diri sebagai non-profit organization. Jadi caranya beda. Kalau ke depan ada konten yang dianggap bertentangan dengan aturan radikalisme dan terorisme, Telegram akan meresponnya secara cepat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, saat ditemui di peresmian Google Lounge hari ini, Rabu (19/7/17).
Keputusan pemblokiran Telegram yang diumumkan beberapa waktu lalu oleh Kominfo, lanjut Rudiantara, sebagai akibat kurang responsifnya Telegram dalam menanggapi pemberitahuan yang disampaikan oleh Kominfo. Saat ini, lanjut Rudiantara, Kominfo menargetkan untuk memperoleh narahubung Telegram agar dapat berkomunikasi lebih baik.
Tidak hanya Telegram, Rudiantara juga menyebut Kominfo terus mengomunikasikan terkait regulasi konten yang perlu diperhatikan kepada penyedia layanan OTT lainnya. Kominfo juga akan memulai membahasnya kembali dengan penyedia OTT lainnya tersebut.
Disinggung soal agenda yang disiapkan dalam pertemuannya dengan penyedia layanan OTT, Rudiantara menyebut mengusung agenda perbaikan dan penanganan konten negatif pada layanan mereka.
Rudiantara juga menyebut menargetkan proses komunikasi dan penyelesaian permasalahan konten ini selesai pada bulan ini. Terkait permintaan pembangunan data center Telegram di Indonesia, Rudiantara mengaku belum terpikir untuk mengajukan hal tersebut kepada Telegram.
Sebab menurutnya sebagai warga dunia digital, Indonesia harus lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan dari negara lain, sehingga tidak melulu harus menghadirkan data center di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
