Mengutip The Economic Times, kasus ini menjadi sorotan internasional karena melibatkan isu tenaga ahli teknologi tinggi, peraturan lintas selat, dan upaya Taiwan dalam melindungi industri strategisnya dari praktik yang dianggap melanggar hukum.
Surat perintah penangkapan tersebut diterbitkan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin di Taipei, yang menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Lau dan dua warga negara Taiwan, diduga membantu proses perekrutan tersebut.
Menurut jaksa, tindakan tersebut melanggar ketentuan Act Governing Relations Between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area, yaitu undang-undang yang mengatur hubungan bisnis dan ketenagakerjaan antara perusahaan asal Tiongkok dan tenaga kerja di Taiwan tanpa izin resmi pemerintah.
Proses penegakan hukum bermula dari dugaan bahwa OnePlus menggunakan struktur perusahaan tidak transparan untuk merekrut insinyur secara langsung di Taiwan tanpa melalui prosedur perizinan sah.
Jaksa mendalilkan bahwa sejak 2014, Lau bersama dua warga Taiwan mengorganisir perekrutan lebih dari 70 orang insinyur lokal untuk melakukan riset, pengembangan, pengujian, dan validasi perangkat lunak bagi produk mereka.
Investigasi menunjukkan bahwa OnePlus mendirikan perusahaan Hong Kong, kemudian digunakan sebagai entitas yang tampak independen. Entitas ini, atas nama konsultansi atau kantor cabang, kemudian terdaftar di Taiwan dan mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Dugaan jaksa adalah bahwa struktur tersebut sengaja dibuat untuk menyembunyikan keterkaitan langsung dengan perusahaan induk di daratan Tiongkok, sehingga dapat menghindari pengawasan regulasi ketat dalam ketenagakerjaan lintas selat.
Dua warga Taiwan yang diduga membantu dalam perekrutan juga telah didakwa secara resmi oleh jaksa setempat. Menurut dokumen pengadilan, mereka bertanggung jawab atas pengaturan administratif dan perekrutan, meskipun klaim mereka berbeda saat diinterogasi.
Satu dari dua warga tersebut mengaku hanya bertugas dalam perencanaan pajak dan tidak memahami seluk-beluk operasi perusahaan tersebut. Sedangkan satu warga lain mengaku pernah menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan di cabang Taiwan berdasarkan arahan Lau.
Sebagai informasi, ketentuan dalam Act Governing Relations Between the People of the Taiwan Area and the Mainland Area menetapkan bahwa perusahaan asal Tiongkok harus memperoleh persetujuan resmi sebelum memulai operasi bisnis dan perekrutan tenaga kerja di Taiwan.
Undang-undang ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk keamanan teknologi dan bakat industri setempat, mengingat persaingan strategis antara Taiwan dan Tiongkok di sektor teknologi tinggi, terutama semikonduktor dan elektronik.
Jaksa Taiwan menilai bahwa perekrutan yang dilakukan tanpa izin mencerminkan upaya sistematis untuk mendapatkan akses terhadap talenta lokal dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penindakan ini disampaikan di tengah pengawasan yang meningkat terhadap perusahaan asal Tiongkok yang menggunakan berbagai strategi untuk merekrut tenaga ahli Taiwan.
Strategi tersebut termasuk pendaftaran perusahaan cangkang atau agen perekrutan. Surat perintah penangkapan terhadap Pete Lau secara hukum membuatnya menjadi buronan di Taiwan, meskipun secara praktis hal ini tidak langsung berujung pada penahanan kecuali jika dia memasuki yurisdiksi Taiwan atau wilayah yang memiliki kerjasama hukum dengan Taipei.
Taiwan tidak memiliki perjanjian ekstradisi langsung dengan Tiongkok, sehingga peluang penangkapan melalui mekanisme formal menjadi rumit. Langkah hukum ini dipandang sebagai bagian dari strategi Taiwan untuk melindungi industri dalam negeri dan mencegah alih jenis bakat lokal ke perusahaan asing tanpa kontrol jelas.
Sebagai informasi, industri teknologi Taiwan terkenal dengan keahlian tinggi, dan tenaga insinyur lokal merupakan aset penting yang diperebutkan oleh perusahaan global. Hingga saat ini, OnePlus dan Oppo, perusahaan induk yang menaungi OnePlus sejak tahun 2021, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait surat perintah penangkapan tersebut.
Pete Lau juga belum memberikan tanggapan publik mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Kasus ini mencerminkan ketegangan berkelanjutan dalam hubungan lintas selat, khususnya di bidang teknologi dan sumber daya manusia.
Taiwan, sebagai pusat industri chip dan manufaktur elektronik global, kerap menjadi target perekrutan oleh perusahaan asing. Pemerintah Taipei dipandang memperketat pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan bahwa proses perekrutan dan operasi bisnis asing tidak mengancam kepentingan nasional maupun keamanan teknologi strategisnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
