“Pernahkah bertanya-tanya ketika memesan ojek online, bagaimana aplikasi tersebut bisa tahu posisi kita di mana? Berapa lama perjalanan yang harus ditempuh menuju ke tujuan?” tanya Nimas Ayu Untariyati, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Webinar PRSDI #5, Rabu 4 Juni 2025.
Nimas menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena aplikasi tersebut menggunakan teknologi cerdas yang bisa belajar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Teknologi ini disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan disimpan berupa data ke dalam jumlah yang sangat besar atau dikenal dengan Big Data. “Kalau dengan cara seperti ini digunakan di pemerintahan digital, kita akan bisa membuat layanan yang tahu apa yang dibutuhkan masyarakat bahkan sebelum diminta,” tambah Nimas.
Lebih lanjut Nimas menguraikan, tujuan implementasi AI dan big data adalah memetakan kluster topik utama dalam literatur, mengidentifikasi evolusi konsep dan inovasi baru, menganalisis kolaborasi antar penulis dan institusi di Indonesia, dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan pemerintahan digital di Indonesia.
Nimas mengungkap, terdapat tiga tantangan AI dan big data yang dapat dirinya susun. Pertama yakni tantangan infrastruktur digital. Penerapan Big Data dan AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, namun Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal konektivitas, kapasitas penyimpanan data, dan interoperabilitas antar instansi pemerintahan.
Kedua, tantangan regulasi dan etika. Regulasi tentang penggunaan AI dan big data dalam layanan publik masih terbatas sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat.
“Lalu ketiga, tantangan SDM serta partisipasi masyarakat, Adopsi teknologi tidak hanya tergantung pada infrastruktur dan regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem bagi e-Government,” jelas Nimas.
Nimas menambahkan, adanya peluang untuk smart governance, yaitu penerapan AI dan big data dapat mempercepat transformasi menuju pemerintahan cerdas (smart governance) yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kemudian ia menyebutkan, big data analytics memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti (evidencebased policy making).
Terakhir, peluang kolaborasi multi-stakeholder. Implementasi teknologi digital dalam sektor publik tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, tetapi memerlukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN, Esa Prakasa mengungkapkan, data-data yang valid dan relevan sebenarnya dapat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang solutif dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
“Semoga melalui webinar ini dapat meningkatkan pemahaman tentang peran strategis big data dalam mendukung pembangunan berbasis bukti serta mendorong tercapainya inovasi dan sinergi lintas sektoral,” pungkasnya.
Di akhir, Nimas mengemukakan harapannya agar tidak hanya melihat AI dan big data sebagai istilah teknis, tetapi sebagai alat strategis yang bisa diarahkan untuk pelayanan publik yang lebih baik.
“Meskipun tidak semua berlatar belakang dari teknologi, tapi kita bisa menjadi bagian dari perubahan sepanjang kita mau belajar, berdiskusi, dan membangun kolaborasi. Karena pada akhirnya transformasi digital bukan hanya soal hardware, software atau algoritma saja, tetapi tentang kepemimpinan, visi, dan keberanian untuk berubah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
