Penegasan ini disampaikan dalam kuliah umum di hadapan peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII di Auditorium Gadjah Mada, Gedung Lemhannas RI, Jakarta.
Menkomdigi menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional di era digital yang penuh tantangan. "Ruang siber adalah jantung pertahanan baru bangsa. Menjaganya berarti menjaga masa depan Indonesia," tegas Meutya Hafid.
Dia menggarisbawahi bahwa ancaman modern tidak lagi terbatas pada agresi fisik, melainkan telah merambah ke dunia maya dengan dampak yang tak kalah merusak.
Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah penyebaran hoaks. Meutya menjelaskan tiga bentuk hoaks: misinformasi (informasi salah tanpa niat jahat), disinformasi (informasi palsu yang sengaja disebar), dan malinformasi (informasi benar yang digunakan untuk mencelakai).
"Hoaks bukan sekadar gangguan informasi, tapi bisa merusak ideologi, memperkeruh politik, dan menghancurkan kohesi sosial," ujarnya.
Selain hoaks, ancaman serius lainnya adalah serangan siber seperti ransomware dan kebocoran data. Meutya merujuk pada kasus peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh kelompok LockBit 3.0 sebagai contoh nyata bagaimana serangan siber dapat mengganggu layanan vital dan merugikan jutaan nasabah.
Infrastruktur strategis negara, termasuk militer dan lembaga pemerintahan, juga menjadi target empuk, sehingga penguatan sistem keamanan digital menjadi sebuah keharusan.
Menghadapi kompleksitas ancaman ini, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan sejumlah regulasi, termasuk PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi UU ITE, dan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional.
Namun, Menkomdigi menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup. Peran aktif seluruh elemen bangsa, terutama para pimpinan di berbagai sektor, sangat vital dalam mengedukasi masyarakat mengenai literasi digital.
"Masyarakat perlu dipahamkan bahwa internet bisa jadi manfaat, bisa juga mudarat. Di sinilah pentingnya penyuluhan yang konsisten," ujarnya, sambil mengajak para peserta Lemhannas menjadi penggerak edukasi.
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, turut mendukung pernyataan Menkomdigi, menyatakan bahwa ketahanan nasional tidak akan kuat jika ruang sibernya rapuh. Menutup kuliah umumnya, Menkomdigi kembali mengajak seluruh pihak untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia dengan semangat kolaboratif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
