Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi sejalan dengan Rencana Pitalebar Indonesia.
“Pembangunan jaringan telekomunikasi untuk e-government dan sekolah memang seharusnya menggunakan dana pemerintah. Ini sejalan dengan Rencana Pitalebar Indonesia. Sehingga Ketika sekolah dan kantor pemerintah membutuhkan layanan telekomunikasi mereka tak perlu menggeluarkan uang lagi,” kata Ian, Senin, 27 Juli 2020.
Seperti diketaui pemerintah berupaya menjalankan proyek e-government, jaringan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan pemerintahan dan layanan umum. Jaringan yang menggunakan kabel serat optik ini akan menghubungkan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Namun, karena kendala anggaran dan jangkauan yang luas, kini e-government yang digunakan pemerintah memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki perusahaan telekomunikasi.
Ian juga mendukung jaringan Palapa Ring. Namun, jaringan itu masih backbone. Belum sampai menghubungkan ke kantor pemerintahan atau layanan umum lainnya.
“Seharusnya Palapa Ring itu bisa menghubungkan setiap SKPD sehingga e-government dapat berjalan dengan baik. Namun kenyataannya Palapa Ring sudah selesai namun e-government tetap tak terimplementasi,” ujarnya.
Salah satu kendala yang membuat jaringan Palapa Ring tak optimal karena Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tidak menyediakan jaringan hingga dapat dinikmati masyarakat.
“Sudah benar jika Menteri Johnny menggenjot kembali pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Diharapkan dana tersebut dapat menambah jumlah jaringan backhaul dan lastmile di seluruh Indonesia. Tujuannya agar semua kegiatan di Indonesia menggunakan link lokal. Bukan link internasional,”kata Ian.
Baca: Jaringan Palapa Ring Resmi Beroperasi
Menurutnya, Kementrian Kominfo dapat menggandeng beberapa pihak sebagai tim komite seperti Kementrian PPN/ Bappenas, Kementrian Keuangan, Kementrian BUMN, BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung.
“Tujuannya agar kejadian penyalahgunaan dana seperti pada proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak terjadi lagi, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur TIK dapat berjalan dengan efektif,” katanya.
Selain melibatkan beberapa kementrian/ lembaga sebagai tim komite, Ian menilai pembangunan jaringan telekomunikasi milik pemerintah harusnya dilakukan oleh perusahaan BUMN telekomunikasi.
Saat ini beberapa BUMN telekomunikasi seperti PT INTI (Persero) dan LEN (Persero) telah berkecimpung dalam pembangunan jaringan telekomunikasi. Diharapkan kerja sama antara Kemenkominfo dan PT INTI atau PT LEN, dapat menciptakan sinergi BUMN dan pemerintah.
“Dana yang dialokasikan oleh pemerintah tersebut seharusnya dapat disinergikan dengan perusahaan BUMN telekomunikasi. Namun, asetnya tetap milik pemerintah. Sehingga nantinya BUMN hanya sebagai pihak yang membangun dan memelihara jaringan. Karena pemerintah tidak punya pengalaman dalam membangun dan memelihara jaringan makanya mereka harus menggandeng BUMN,”ujar Ian.
Menurut Ian dana tambahan Rp17 triliun tidak cukup untuk menghubungkan SKPD yang ada di seluruh Indonesia. Karena dananya terbatas, seharusnya Kemenkominfo dapat melakukan pembangunan jaringan pemerintah di beberapa kota terlebih dahulu.
Karena dampak covid-19 membuat kondisi keuangan pemerintah juga semakin terbatas. Melihat kondisi tersebut, Ian meminta agar pengadaan satelit SATRIA yang menelan dana tidak kurang dari Rp21 triliun (belum termasuk ground segment) juga dapat dievaluasi terlebih dahulu.
Angka tersebut belum termasuk biaya pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perangkat ground segment di setiap titik yang akan dihubungkan oleh SATRIA. Jika dihitung total kebutuhan dananya bisa mencapai diatas Rp90 triliun.
“Dalam lima tahun ke depan kita membutuhkan banyak bandwidth untuk menghubungkan SKPD seluruh Indonesia. Termasuk di daerah terpencil di Indonesia,” kata Ian.
Seperti diketahui Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menyebut pemerintah melalui Kemenkominfo akan terus mengupayakan percepatan transformasi digital dengan serius dan konsisten.
Salah satu wujudnya adalah dengan menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang merata dan berkualitas.
Saat ini pemerintah sudah membangun jaringan tulang punggung (backbone fiber optic) sepanjang 348 ribu kilometer. Dari jumlah tersebut, 12 ribu kilometer merupakan jaringan palapa ring yang dibangun oleh BLU BAKTI Kemenkominfo.
Kemenkominfo juga berencana akan meluncurkan satelit multi fungsi SATRIA, yang telah tertunda setahun financial closing-nya. Untuk mempercepat pengentasan kesenjangan layanan internet di Indonesia dan untuk mendorong akselerasi Transformasi Digital dan Digitalisasi Layanan Publik, Kemenkominfo mengusulkan tambahan dana Rp17 triliun di tahun 2021. Sehingga total dana yang dibutuhkan Kemenkominfo di tahun 2021 menjadi Rp22,573 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
