“Dinamika di industri telko berdampak masif bagi pelaku akibat registrasi SIM. Kartu SIM dibatasi, tiga nomor per individu. Tidak hanya Indosat Ooredoo, semua operator menghadapi masalah yang sama soal registrasi. Peraturan pemerintah sudah keluar, tapi dari awal kami sudah putuskan untuk ubah strategi,” ujar CEO Indosat Ooredoo Chris Kanter.
Perubahan ini diterapkan Indosat Ooredoo selain untuk tetap mendapatkan keuntungan, juga agar dapat menaati peraturan pemerintah tersebut. Perubahan ini dilakukannya dengan cara tidak lagi memberikan jatah kartu SIM dalam jumlah besar kepada peritel.
Selain itu, Indosat Ooredoo juga menyebut segera menonaktifkan nomor pada kartu SIM yang tidak didaftarkan oleh pemilik. Sementara itu, industri telekomunikasi yang dinilai Chris tengah bermasalah ini juga menimbulkan tantangan baru.
Tidak hanya berharga tinggi, permasalahan di industri ini turut dinilai mengharuskan perusahaan telekomunikasi, termasuk Indosat Ooredoo, menggelontorkan modal belanja atau Capital Expenditure (Capex) dalam jumlah besar.
Indosat Ooredoo menyebut akan memfokuskan penggunaan modal belanja tersebut untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) jaringan 4G di seluruh Indonesia. Fokus tersebut didorong oleh data bahwa konsumsi terbesar pelanggan Indosat adalah data internet.
Chris mengaku Indosat Ooredoo akan mengalokasikan capex dengan jumlah sebesar Rp10 triliun, dengan 80 persennya untuk pembangunan BTS jaringan 4G.
Penggelontoran capex berjumlah besar ini juga menjadi langkah Indosat mengatasi keluhan masyarakat tentang jaringan Indosat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
