Informasi ini disampaikan oleh Menkominfo, Budi Arie Setiadi saat meresmikan Desk Pengawasan Pemilu bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Desk Pengawasan Pemilu disebut sebagai sinergi dan kerja sama untuk menjaga perdamaian ruang digital atau internet terkait Kampanye Pemilu 2024. Hal ini juga agar masyarakat bisa memilih dengan bijak tanpa terpengaruh konten negatif salah satunya hoaks.
“Penguatan sinergi ini merupakan bentuk implementasi perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah ditandatangani antara Ditjen Aptika dan Bawaslu. Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu dan Polri dalam menjalin kerja sama pengawasan penyelenggaraan Pemilu di ruang digital,” ujarnya.
Menteri Budi Arie menjelaskan Desk Pengawasan Pemilu tersebut dioperasikan bersama oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan Bawaslu, serta Polri.
“Masa Kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai. Namun sepanjang bulan November 2023 saja sudah beredar 39 isu hoaks terkait Pemilu. Artinya lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setiap harinya,” tuturnya.
“Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks, hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan, sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita,” ucap Menkominfo.
Dia menyebutkan bahwa per 17 Juli hingga 26 November ditemukan 96 isu hoaks Pemilu yang tersebar menjadi 355 konten. Pihak Kominfo mengklaim sudah berhasil melakukan take-down 290 konten sementara 65 konten lain dalam proses.
“Ruang digital ini sarana baru dan kita juga menjaga, merawat, menumbuhkan kualitas demokrasi. Kita memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara, menyampaikan aspirasinya, karena ini kan Pemilu lima tahun sekali. Tapi yang tidak boleh itu ada tiga, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
