Draf peraturan ini pertama kali diumumkan dua minggu lalu. Pada awalnya, peraturan ini akan disahkan pada akhir 2016. Tetapi, para politisi di UK meminta agar peraturan ini disahkan secepatnya.
Perdana Menteri UK David Cameron juga memiliki pendapat yang sama. Kepada BBC radio dia berkata, pemerintah harus menyesuaikan kembali jadwal pengesahan peraturan tersebut. Dia juga mengumumkan, UK akan menambahkan 1.900 staff baru di MI5, MI6 dan GCHQ. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ancaman terorisme yang terus menjadi semakin nyata sekarang ini.
Kepada The Telegraph, Boris Johnson, Wali Kota London berkata mengatakan, dia menjadi semakin tak menyukai orang-orang yang menentang pengesahan Investigatory Power Bill.
"Bagi sebagian orang, Edward Snowden adalah seorang pahlawan; bagi saya, dia bukan pahlawan," kata Johnson. "Sudah jelas apa yang dia lakukan membantu orang-orang jahat untuk mengetahui cara untuk tidak tertangkap; saya ingin tahu bagaimana bisa banyak orang merencanakan sebuah konspirasi untuk menyerang beberapa lokasi di saat yang sama dan tidak ada satu orang polisi pun yang tahu akan hal ini."
Meskipun begitu, pihak yang menentang pengesahan peraturan ini menyebutkan, Prancis telah memiliki peraturan untuk mengawasi kegiatan digital masyarakatnya. Di bulan Januari lalu, setelah kejadian Charlie Hebdo, pemerintah Prancis telah memberikan izin pada badan mata-mata untuk memonitor panggilan telepon dan email dari orang-orang yang diduga sebagai teroris dan memaksa ISP - Internet Service Provider - untuk memasang black box yang memungkinkan mereka untuk menyimpan data internet.
"Tidak ada seorang pun yang mendukung pengesahan peraturan ini dapat menjelaskan bagaimana peraturan tersebut akan dapat mencegah terjadinya serangan," kata David Allen Green, seorang pengacara, di Twitter. "Prancis sudah mengesahkan peraturan yang saat ini diminta untuk disahkan di UK. Dan kejadian di Paris tetap terjadi."
The Verge menjelaskan, Investigatory Power Bill adalah peraturan yang memberikan izin kepada badan mata-mata untuk melakukan pengawasan digital. Dengan peraturan ini, mereka akan diizinkan untuk meretas komputer dan smartphone para target dan membiarkan polisi untuk melihat metadata tanpa perlu surat perintah. Peraturan ini juga akan memaksa ISP untuk merekam history dari pengguna internet selama satu tahun.
Para pengkritik menyebutkan, pengesahan Investigatory Power Bill mungkin akan dapat membantu pemerintah untuk melacak teroris. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, peraturan ini justruk akan mendorong para teroris untuk mencari metode komunikasi yang lebih aman.
Seorang pekerja badan anti-terorisme Eropa menjelaskan kepada The New York Times, para pelaku penyerangan Paris kemungkinan besar menggunakan jalur komunikasi yang terenkripsi untuk mengorganisasi serangan mereka.
"Saat ini, asumsi yang ada adalah bahwa para pelaku sangat sadar akan pentingnya keamanan komunikasi dan mereka tahu mereka akan diperhatikan dan bertingkah dengan hati-hati."
Saat ini, masih belum jelas bagaimana penyerangan di Paris direncanakan. Meskipun begitu, Jim Killock, Director Open Rights Group di UK menganggap, apa pun yang terjadi nanti, pemerintah UK sebaiknya tak terlalu terburu-buru untuk mengesahkan peraturan tersebut.
"Investigatory Power Bill adalah salah satu peraturan paling penting yang ada. Dan peraturan ini harus dipertimbangkan dengan matang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
