"Rutenya adalah akan dikoordinasikan dengan Kementrian Koperasi. Tidak bisa mengatakan diblok atau tidak diblok mengenai aplikasi online-nya, namun faktanya ada undang-undang mengenai peraturan transportasi," ujar Rudiantara.
Menurut Rudiantara, akar permasalahan kali ini berada di sisi legalitas para pengemudi yang menjadi "mitra" dari Uber dan Grab. Untuk itulah, perlu sebuah badan yang menaungi mereka, seperti Koperasi.
"Rencananya nanti memang akan dibawahi Kementerian Koperasi," lanjut Rudiantara.
Jalan bagi Uber dan Grab untuk dapat beroperasi dan diterima secara legal di Indonesia memang masih akan berliku. Namun hal tersebut wajar mengingat keduanya menggunakan model bisnis baru yang bernama sharing economy. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara lain pun keduanya pernah mengalami masalah yang serupa, karena memang peraturan mengenai sharing economy sendiri masih belum ada.
Di sisi lain, para pelaku usaha transportasi legal seperti taksi merasa "ditikung" oleh pemain sharing economy ini. Keberadaan Uber dan Grab mampu menggerus dominasi industri taksi tradisional. Laba PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), pada kuartal III-2015 merosot 90 persen ketimbang dengan capaian pada kuartal III-2014 yang mencapai Rp109 miliar.
Menurut GM Corporate Secretary Express Group, Merry Anggraini salah satu faktor penurunan laba tersebut adalah akibat munculnya layanan transportasi berbasis online.
"Di samping adanya persaingan yang semakin ketat dengan munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi mobile," ujar Merry dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
