Langkah ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dinilai Menkomdigi sebagai peluang untuk memperkuat transformasi digital di Indonesia yang efisien dan inovatif.
Menkomdigi Meutya Hafid melihat hal ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa efektivitas program lebih penting daripada sekadar besaran anggaran.
“Efisiensi bukan berarti stagnasi. Kita tidak sekadar memangkas angka, tetapi merancang strategi baru agar digitalisasi tetap berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Meutya.
Kementerian Komdigi diklaim akan melakukan re-prioritisasi program dan anggaran, memastikan bahwa program yang langsung menyentuh kepentingan publik tetap berjalan optimal.
Menkomdigi menjelaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan upaya untuk menemukan pola kemitraan baru, mengoptimalkan kerja sama, dan meningkatkan efektivitas implementasi program.
“Kita mencari cara agar program prioritas tetap berjalan, bahkan dengan pendekatan yang lebih inovatif. Ini tantangan menarik,” tegasnya.
Salah satu perhatian khusus dalam efisiensi ini adalah penurunan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90%. Menkomdigi menegaskan bahwa hal ini akan dikaji lebih lanjut apakah berdampak signifikan atau justru menjadi peluang efisiensi lebih lanjut.
“Apakah kita masih butuh kertas sebanyak itu? Atau justru efisiensi ini mendorong kita menuju pemerintahan digital yang lebih efektif?” ungkap Meutya.
Selain itu, ia juga telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi ini tetap sejalan dengan kebutuhan digitalisasi nasional.
Menkomdigi menegaskan bahwa program prioritas yang berdampak pada layanan publik dan keamanan digital tidak boleh tercederai.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Menkomdigi Meutya Hafid justru melihat peluang untuk menjadikan Kementerian Komdigi sebagai pionir dalam penerapan pemerintahan digital yang lebih lincah, efisien, dan berdampak nyata.
“Kita tidak hanya bicara tentang menghemat anggaran, tetapi membuktikan bahwa pemerintahan digital bisa berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih dekat dengan rakyat," jelasnya.
Beberapa poin penting yang disetujui oleh Komisi I DPR RI dan Kementerian Komdigi adalah Perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, serta alokasi anggaran sebesar Rp7,73 triliun.
Kemudian memahami efisiensi anggaran Kementerian Komdigi sebesar Rp4,49 triliun (58,17%), sehingga Pagu Alokasi menjadi Rp3,233 triliun sesuai Inpres 1/2025 dan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025. Komitmen Komisi I dengan tegas mendukung penambahan anggaran jika kondisi perekonomian memungkinkan dan alokasi tersedia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
