Dikutip dari The Register, langkah yang diambil Google ini diprakarsa atas hasil pembicaraan beberapa raksasa internet dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May saat berkunjung ke markas PBB di New York, AS.
Dalam kunjungan tersebut, dia meminta raksasa internet bekerjasama dengan tiap negara untuk bisa menghapus konten yang terindikasi sebagai ujaran kebencian dan terorisme atau ekstrimis di jagat internet dalam waktu secepat mungkin.
“Pelaku di bidang industri teknologi juga harus bereaksi cepat dengan menyediakan sebuah teknologi yang mampu mendeteksi lebih dini dan menghapus konten terkait terorisme sebelum menyebar lebih luas,” ungkap May.
Dia juga meyakini, pihak teroris pun sadar akan kecanggihan teknologi internet untuk kepentingan mereka, makanya pelaku industri teknologi harus selangkah lebih siap menghadapinya.
Google sendiri dikabarkan tengah gencar melawan konten-konten negatif tersebut di layanan mereka sendiri salah satunya di layanan Facebook. Perusahaan raksasa internet juga disebut baru saja memberikan pendanaanssebesar USD2 juta untuk lembaga non-profit yang bergerak dan menyuarakan perlawanan terhadap gerakan ekstremis yang mengarah pada terorisme.
“Ini adalah sebuah tantangan besar bagi Google, dimana pelaku di bidang teknologi diberi tugas bekerjasama dengan pihak hukum, dan komunitas masyarakat melawan sebuah konten yang tidak hanya mensesaki kehidupan sehari-hari di dunia nyata tetapi juga di ranah internet,” beber Senior Vice President & General Counsel of Google Inc, Kent Walker pada situs Google.
Banyak pihak yang sangat mengapresiasi gerakan bersama dari para perusahaan raksasa internet dalam melawan konten negatif tersebut di dunia digital. Namun, tentu saja hal ini juga mengundang kontroversi lain. Kontroversi tersebut adalah kekhawatiran ranah internet dikuasai oleh pihak pemerintah untuk memata-matai masyarakatnya.
“Teknologi yang secara otomotis mendeteksi dan menghapus konten negatif memang sangat canggih, tapi kami khawatir bahwa tanpa adanya batasan maka hal tersebut bisa menimbulkan kesalahan. Misalnya konten yang negatif justru tidak terhapus sedangkan konten yang dianggap tidak sesuai menurut pemerintah setempat malah dihapus,” jelas Deputy Director of Intelligence GCHQ, Brian Lord.
Dia menegaskan,menyerahkan urusan ini dengan bantuan teknologi memang sangat mudah, namun operasional teknisnya cukup rumit, sehingga harus ada kesepahaman antara negara, pelaku industri digital atau internet dan masyarakat tentunya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
