Pemerintah Korea Selatan siap meresmikan undang-undang yang ditujukan untuk toko aplikasi Apple dan Google.
Pemerintah Korea Selatan siap meresmikan undang-undang yang ditujukan untuk toko aplikasi Apple dan Google.

Korea Selatan Siap Akhiri Dominasi App Store dan Play Store

Teknologi teknologi apple google
Lufthi Anggraeni • 03 September 2021 14:23
Jakarta: Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini telah memilih dan mendukung rencana untuk melakukan perubahan pada Telecommunications Business Act, yang akan memaksa Apple dan Google mengizinkan penggunaan platform pembayaran pihak ketiga.
 
Mengutip Ubergizmo, beberapa hari lalu, pemerintah Korea Selatan menunda pemungutan suara akibat topik lain yang lebih mendesak. Namun, pemerintah negeri ginseng itu tidak mengungkapkan waktu pemungutan suara akan kembali dimulai, meski penundaan ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama.
 
Kini, undang-undang tersebut hanya perlu disahkan berdasarkan hukum yang berlaku oleh Presiden dan siap untuk diterapkan. Hingga saat ini, baik Apple dan Google telah menggunakan sistem pembayarannya untuk pembelian aplikasi dan transaksi mikro lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal ini juga berarti pengembang dipaksa untuk memberi Apple bagian sebesar 30 persen dari pendapatan transaksi tersebut, dinilai sejumlah pihak tidak masuk akal. Dengan perubahan ini, penyedia pembayaran lain dengan penawaran biaya jasa lebih rendah akan dimungkinkan untuk menjadi alat pembayaran pada toko aplikasi tersebut.
 
Dengan demikian, pengembang dapat mendapatkan pendapatan mereka dalam jumlah lebih besar. Apple dan Google akan diharuskan mematuhi regulasi baru ini untuk menghindari risiko denda sebesar tiga persen dari keseluruhan pendapatan di Korea Selatan, termasuk penjualan hardware.
 
Menurut Korea Communications Commission Chairman Han Sang-hyuk, penyesuaian dapat dilakukan saat mengeksekusi kebijakan tersebut. Selain itu, Han menegaskan pemerintah menyadari kekhawatiran Apple dan Google, sehingga akan mengimplementasikan dengan persetujuan baik pemangku kepentingan di industri maupun pengguna.
 
Sebelumnya, baik Google maupun Apple menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap undang-undang ini. Apple tidak menyetujui perubahan potensial ini dengan alasan bahwa undang-undang ini akan menempatkan pengguna yang membeli barang digital dari sumber lain dalam risiko penipuan.
 
Selain itu, Apple juga menyebut bahwa undang-undang ini akan merusak perlindungan privasi pembeli, serta mempersulit pembeli untuk mengelola pembelian mereka. Apple juga mengindikasikan bahwa undang-undang ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna pada App Store.
 
(MMI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif