Di sisi lain, Nokia melihat bahwa teknologi berbasis mobile broadband juga bisa dipergunakan untuk menghadirkan layanan tanggap darurat yang dibutuhkan ketika dalam kondisi darurat.
"Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia semakin hari semakin terlihat perkembangannya ke arah smart city. Justru ketika sebuah smart city terwujud maka unsur keamanan publik juga tidak boleh dilupakan, misalnya dalam keadaan darurat ketika terjadi bencana," ungkap Head of End to End Sales Development Nokia Indonesia, Himanshu Chucra.
Dia mengambil pemanfaatan mobile broadband 4G LTE yanng tengah berkembang pesat di Indonesia. Sistem komunikasi menjadi sangat penting untuk mengakses layanan tanggap darurat, sehingga dibutuhkan ruang khusus untuk menampung layanan tersebut ketika dalam keadaan darurat.
Chuchra menngingat, Indonesia berada dalam kawasan Asia Pasifik yang lebih rawan dilanda bencana alam, 4 kali lebih sering ketimbang kawasan Afrika, dan 25 kali jika dibandingkan kawasan Eropa. Oleh sebab itu, Nokia ingin menawarkan solusi sekaligus menekankan pentingnya segera mengimplesentasikan sistem keamanan publik.
"Jadi nantinya mobile broadband yang disediakan khusus untuk layanan tanggap darurat memiliki infrastruktur yang lebih kuat dan lebih cepat, sehingga dalam kondisi darurat komunikasi tetap terjaga dan badan keselamatan bisa bergerak membantu lebih cepat juga. Di Indonesia dalam 5 tahun bisa memiliki sistem keamanan publik dengan mengandalkan jaringan LTE. Namun, ada beberapa hal yang harus didiskusikan bersama," beber Chuchra.
Pertama, menurut Chuchra adalah kesiapan ekosistem itu sendiri. Untuk menyediakan layanan sistem keamanan publik termasuk layanan tanggap darurat pada mobile broadband tidak semata-mata hanya membutuhkan internet cepat.
"Ada teknologi dan infrastruktur yang khusus dioperasikan untuk sistem keamanan publik serta pemerintah harus menyediakan spektrum atau frekuensi khusus. Pihak operator seluler juga harus bersedia mengintegrasikan layanan mereka dengan sistem keamanan publik sehingga bisa tersampaikan ke pelanggan layanan selular. Model bisnisnya juga harus ditentukan karena pengembangannya membutuhkan banyak dana," jelas Chuchra.
Kedua adalah kerja sama para stakeholder atau pemangku kepentingan. Chuchra menilai bahwa pemerintah yakni Kominfo memiliki peran penting untuk membuat regulasi dan mendorong implementasi sistem keamaman publik.
Dua pihak lainnya, operator selular sebagai pemilik jaringan dan yang menyediakan akses layanan ke pengguna perangkat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas layanan tanggap darurat.
Ketiga tidak ketinggalan adalah pasarnya, karena pengembangan sistem keamanan publik sangat membutuhkan dana yang besar. Sebelum bencana alam ataku hal yang tidak diinginkan terjadi maka sistem keamanan publik sebaik diuji coba sejak dini.
"Di Indonesia sistem keamana publik berbasis mobile broadband mungkin baru akan diimplementasikan 5 tahun lagi tetapi sebaiknya sudah dipersiapkan sejak dini. Faktor pendorongnya jelas, yakni bencana alam yang kerap melanda Indonesia serta momen Asian Games 2018 yang menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah. Kesempatannnya sudah ada, tinggal bagaimana seluruh pihak di Indonesia memulai impelementasi tahap awalnya," beber Chuchra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
