Berkaitan dengan hal tersebut tersebar kabar bahwa proyek Pusat Data Nasional (PDN) dengan lokasi di Batam tidak berlanjut di tahun ini. Sekjen Komdigi Ismail mengungkap keputusan ini dilakukan seiring penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diketahui mencapai Rp773 miliar.
“Sehubungan dengan pembatalan tersebut, data center di Batam ditiadakan,” kata Ismail. Pada kesempatan terpisah Menkomdigi meutya Hafid menyatakan bahwa tidak dilanjutkannya proyek nasional itu bukan dampak dari efisiensi anggaran.
“Sebetulan ini bukan karena efisiensi, tapi data center Batam ini program yang sudah lama kita ada kontrak kerja sama dengan Korea Selatan, kemudian tidak ada kelanjutannya,” ucap Meutya, dikutip dari Antara.
Menkomdigi menyatakan bahwa kerja sama Korea Selatan untuk proyek data center Batam telah berlangsung dua tahun tapi tidak ada kelanjutan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut juga menyusul kondisi politik di Korea Selatan.
Meutya menilai bahwa kondisi batalnya pusat data ini menjadi kehilangan momentum yang tadinya dijanjikan membawa dampak positif bagi perlindungan data maupun pertumbuhan ekonomi digital.
DIa menyebut pihak Korea Selatan sempat menawarkan kembali perpanjangan kontrak kerja sama, tapi Indonesia memang memilih tidak menyetujui dan melanjutkan.
“Kami, Komdigi, memutuskan meskipun mereka (Korea Selatan) meminta untuk diperpanjang, tapi karena dua tahun sebelumnya sudah terlalu lama dan kehilangan momentum, akhirnya kontrak tidak dilanjutkan,” jelas Menkomdigi Meutya.
Dia menegaskan bahwa dana yang sudah dialokasi untuk proyek pusat data nasional Batam kemudian dikembalikan ke negara. Kementerian Komdigi disebut melakukan penyesuaian anggaran dengan total efisiensi sebesar Rp4,49 triliun atau sebesar 58,17% dari pagu alokasi tahun anggaran 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
