Penilaian tersebut menjadi bagian dari pendekatan pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Dalam diskusi publik bertajuk Darurat Perundungan di Sekolah, Meutya menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach untuk menentukan platform yang belum layak diakses anak.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah mengevaluasi berbagai potensi bahaya pada layanan digital, mulai dari materi yang dikonsumsi pengguna hingga perlindungan informasi pribadi. Platform yang masuk kategori berisiko tinggi dinilai perlu dibatasi aksesnya bagi anak sampai perusahaan melakukan perbaikan terhadap aspek keamanan yang menjadi perhatian.
Meutya menegaskan bahwa YouTube termasuk layanan yang dinilai memiliki risiko tinggi bagi anak. Penilaian serupa juga berlaku bagi Instagram, Threads, dan seluruh platform dalam grup Meta. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pembatasan akses.
Pemerintah juga mendorong perusahaan teknologi memperbaiki sistem dan fitur layanan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna anak.
Pendekatan Berbasis Risiko untuk Melindungi Anak
Menurut Meutya, Indonesia menerapkan mekanisme penilaian risiko terhadap masing-masing platform digital. Pendekatan ini berbeda dari kebijakan Australia yang menetapkan sejumlah layanan media sosial sebagai platform terlarang bagi anak.Pemerintah Indonesia memilih menilai karakteristik dan potensi bahaya dari setiap layanan sebagai dasar penentuan pembatasan. Dengan mekanisme tersebut, status risiko sebuah platform dapat berubah apabila perusahaan melakukan perbaikan yang dinilai mampu meningkatkan keamanan bagi anak.
Meutya menjelaskan bahwa platform yang berhasil menurunkan tingkat risikonya berpeluang kembali diakses oleh pengguna anak. Dengan demikian, perusahaan teknologi memiliki kesempatan untuk menyesuaikan fitur dan kebijakannya agar lebih ramah bagi kelompok usia tersebut.
Pemerintah berharap kebijakan ini mendorong penyedia layanan digital mengambil langkah nyata untuk meningkatkan perlindungan pengguna muda. Perusahaan tidak hanya diminta mematuhi pembatasan, tetapi juga memperbaiki aspek layanan yang berpotensi membahayakan anak.
Meutya menyebut Indonesia memiliki sekitar 70 juta penduduk berusia di bawah 16 tahun. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya kelompok anak yang perlu mendapat perlindungan saat menggunakan layanan digital.
Pemerintah ingin mendorong perusahaan teknologi melihat keamanan anak sebagai bagian penting dari pengembangan produk. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital lebih aman tanpa mengabaikan kebutuhan anak terhadap layanan dan teknologi yang sesuai dengan usia mereka.
7 Kriteria Risiko Platform Digital bagi Anak
Untuk menilai keamanan sebuah layanan, pemerintah menggunakan tujuh kategori yang disebut Meutya sebagai 7K. Kriteria tersebut mencakup jenis konten, pola interaksi, kebiasaan penggunaan, hingga perlindungan data pribadi.Berikut tujuh aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menilai risiko platform digital bagi anak.
Konten: Materi Tidak Sesuai Usia
Jenis konten yang tersedia menjadi salah satu faktor penilaian utama. Platform dapat menimbulkan risiko apabila menyediakan materi yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak atau mengandung unsur yang tidak pantas bagi kelompok usia tersebut.Karena itu, pengelolaan konten dan kemampuan membatasi paparan materi berdasarkan usia menjadi aspek penting dalam upaya melindungi pengguna anak.
Kontak: Interaksi dengan Orang Asing
Fitur komunikasi yang memungkinkan anak terhubung dengan orang tidak dikenal juga menjadi perhatian pemerintah. Fasilitas seperti pesan langsung atau direct message (DM) dapat membuka peluang interaksi dengan pihak yang identitas maupun tujuannya belum diketahui.Meutya menilai keberadaan fitur tersebut dapat meningkatkan tingkat risiko sebuah platform. Pengaturan komunikasi dan perlindungan terhadap interaksi dengan orang asing menjadi bagian penting dari keamanan layanan digital bagi anak.
Kecanduan: Penggunaan Berlebihan
Kebiasaan menggunakan platform secara berlebihan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari anak. Penggunaan yang sulit dikendalikan berpotensi mengurangi waktu untuk belajar, beristirahat, beraktivitas fisik, maupun menjalankan kegiatan sosial di luar lingkungan digital.Karena itu, risiko kecanduan menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam penilaian pemerintah terhadap platform digital.
Komersialisasi Anak: Pemanfaatan Anak untuk Kepentingan Bisnis
Pemerintah juga memperhitungkan risiko eksploitasi anak untuk kepentingan komersial di lingkungan digital. Aspek ini berkaitan dengan kemungkinan anak dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan melalui aktivitas atau konten pada platform.
Penilaian terhadap komersialisasi anak menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa kepentingan bisnis tidak mengabaikan perlindungan dan hak anak sebagai pengguna layanan digital.
Kesehatan Mental: Dampak terhadap Kondisi Psikologis
Penggunaan platform digital juga dinilai berdasarkan potensi dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Paparan konten tertentu, pola interaksi di internet, dan penggunaan yang tidak terkendali menjadi aspek yang perlu diperhatikan.Pemerintah mempertimbangkan faktor psikologis tersebut dalam menentukan tingkat risiko layanan. Masukan dari tenaga kesehatan dan kalangan akademisi turut digunakan untuk memperkaya penilaian terhadap dampak penggunaan platform bagi anak.
Kondisi Fisik: Gangguan akibat Penggunaan Berlebihan
Selain kesehatan mental, kondisi fisik anak menjadi bagian dari kriteria 7K. Aktivitas digital yang berlebihan dapat mengurangi waktu bergerak dan beristirahat, serta berpotensi mengganggu kesehatan mata.Menurut Meutya, penggunaan platform yang tidak terkendali dapat berdampak pada kondisi psikologis sekaligus kesehatan fisik anak. Oleh sebab itu, risiko fisik turut diperhitungkan dalam evaluasi keamanan layanan digital.
Keamanan Data Anak: Perlindungan Informasi Pribadi
Aspek terakhir berkaitan dengan keamanan data pribadi anak. Platform digital perlu memperhatikan cara informasi pengguna dikumpulkan, disimpan, dan digunakan agar tidak membuka peluang penyalahgunaan.Perlindungan data menjadi penting karena anak merupakan kelompok pengguna yang memerlukan perhatian khusus saat berinteraksi dengan layanan digital. Risiko terhadap informasi pribadi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menilai tingkat keamanan sebuah platform.
Baca Juga :
YouTube Ubah Tampilan Home dengan Custom Feeds
Pemerintah Libatkan Dokter dan Akademisi
Dalam menyusun kriteria penilaian risiko, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut menerima masukan dari berbagai kalangan ahli, termasuk dokter dan akademisi. Keterlibatan para ahli diperlukan untuk mempertimbangkan beragam dimensi risiko, terutama dampak penggunaan layanan digital terhadap kesehatan mental dan fisik anak.Pendekatan lintas disiplin tersebut membantu pemerintah melihat persoalan keamanan digital tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari aspek perkembangan dan kesejahteraan anak. Melalui kerangka 7K, pemerintah berupaya membangun dasar evaluasi yang mencakup berbagai potensi bahaya dalam penggunaan platform digital.
Penilaian tersebut juga menjadi landasan untuk mendorong perusahaan teknologi memperbaiki layanan mereka. Meutya menekankan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar menunda anak memasuki lingkungan digital berisiko tinggi.
Pemerintah ingin perusahaan mengambil langkah untuk menurunkan tingkat risiko agar layanan mereka lebih aman dan dapat diakses anak sesuai ketentuan. Dengan jumlah anak di bawah 16 tahun yang diperkirakan mencapai 70 juta orang, upaya perlindungan di ruang digital menjadi persoalan yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat.
Evaluasi platform serta perbaikan fitur keamanan diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan digital lebih sesuai bagi anak.
