Angka ini mencerminkan ancaman sistemik yang mampu menggoyahkan stabilitas ekonomi digital di negara berkembang maupun maju. Laporan tersebut menekankan bahwa kecepatan digitalisasi di Asia Pasifik tidak diimbangi dengan tingkat literasi keamanan siber yang memadai, menjadikan penduduknya target empuk bagi sindikat kejahatan terorganisir internasional.
Laporan itu merinci bagaimana negara-negara tetangga mengalami peningkatan kasus yang mendadak:
- Singapura: Kerugian melonjak sebesar 145% sejak tahun 2020, mencapai SGD1,1 miliar pada tahun lalu.
- Australia: Kerugian dilaporkan melebihi AUD2 miliar, didorong oleh penipuan investasi dan penyamaran sebagai pejabat pemerintah.
- Taiwan: Angka yang paling mengejutkan datang dari sini, di mana kerugian akibat penipuan diperkirakan mencapai USD7,4 miliar. Jumlah ini setara dengan satu persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Taiwan—tingkat yang menyamai dampak bencana alam berskala besar terhadap ekonomi negara.
Terdapat beberapa faktor yang menjadikan kawasan ini sebagai "ladang emas" bagi para penipu:
1. Adopsi Pembayaran Real-Time: Popularitas sistem pembayaran cepat (seperti QRIS di Indonesia atau PayNow di Singapura) memungkinkan uang berpindah tangan dan hilang dalam hitungan detik sebelum korban menyadari mereka telah ditipu.
2. Kecanggihan Skema Penipuan: Sindikat kini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan penipuan skala besar, termasuk penggunaan deepfake untuk memalsukan identitas.
3. Ekosistem Kripto yang Aktif: Laporan mengungkapkan bahwa sekitar USD75 miliar hasil penipuan secara global telah dicuci melalui platform kripto antara tahun 2021 hingga 2023, dengan sebagian besar aktivitas ini terdeteksi di koridor perdagangan Asia.
Menghadapi ancaman ini, institusi keuangan tidak tinggal diam. Visa mengungkapkan investasi sebesar USD12 miliar dalam periode lima tahun untuk memperkuat keamanan jaringannya. Salah satu inovasi utamanya adalah Visa Scam Disruption (VSD), yang menggunakan AI generatif untuk memantau dan melumpuhkan infrastruktur penipuan sebelum mereka sempat menghubungi korban.
Selain itu, teknologi Visa Protect for A2A kini mampu memberikan skor risiko secara real-time untuk transaksi antar rekening (account-to-account), yang terbukti efektif mendeteksi lebih dari 54% upaya penipuan dalam fase uji coba di pasar maju.
Ancaman lintas batas ini tidak dapat ditangani oleh satu negara atau satu perusahaan saja. Diperlukan penyelarasan regulasi di tingkat Asia Pasifik, seperti pertukaran informasi mengenai rekening penampung (mule accounts) dan standarisasi tanggung jawab antara bank serta platform media sosial.
"Kita sedang berada dalam perlombaan senjata digital. Penipu terus berevolusi, maka sistem pertahanan kita juga harus lebih pintar," kutip laporan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
