Ketua Asosiasi Intellectual Property (IP) Cakra, Ivan Chen mengatakan bahwa bonus demografi Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di dunia, hal ini membuat Indonesia menjadi potensial market bagi segelintir industri game. Saat ini transaksi game di Indonesia mencapai 31 triliun per tahun, namun 99% nya dihasilkan oleh game-game asing.
Industri game nasional membutuhkan kebijakan untuk membangun ekosistem game nasional yang sustainable dan mampu mendorong industri game nasional untuk menjadi pemain global, sehingga menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang resilien dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi untuk sektor industri lain.
“Systemic problem game nasional hanya bisa dipecahkan dengan systemic solution. Jika hanya satu atau dua kebijakan saja yang berjalan, maka rantai ekosistem akan terputus, dan hasilnya tidak akan sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang diharapkan,” ujarnya.
Terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) yang akan terbit sebenarnya merupakan bagian dari systemic solution, hanya saja hal ini sempat menjadi sebuah kesalahpahaman akibat pertanyaan yang diajukan dinilai kurang relevan dengan tujuan adanya Permenkominfo tersebut.
Jika melihat, negara-negara seperti Cina, Korea, Vietnam dan India, negara-negara tersebut memang sangat ketat dalam regulasi game yang bersifat impor atau yang merupakan produk cross-border. Amerika saja sudah mendorong sebuah kebijakan GMT (Global Minimum Tax) untuk memecahkan masalah pajak untuk cross-border transaction.
“Setelah ada penjelasan dari Kominfo, sebenarnya saya sangat mengapresiasi karena dari sekian banyak kebijakan publik yang dibutuhkan dalam systemic solution ini, Kominfo justru paling cepat, walaupun ada pasal yang perlu penyesuaian. Saat ini Kominfo mengundang Asosiasi CAKRA dan AGI untuk bersama-sama mereview Permenkominfo yang akan terbit ini, supaya dapat bermanfaat bagi ekosistem industry game nasional,” tambah Ivan Chen.
Selanjutnya ia juga mencontohkan sebuah systemic problem dari industri game nasional, misalnya regulasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang memberikan insentif pajak pada produsen hardware yang melakukan preload aplikasi dan atau game lokal.
Kebijakan ini tidak bisa jalan jika definisi KBLI 3240 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tidak diperkuat, karena Peraturan Menteri yang mengatur TKDN ini diatur oleh Kementerian Perindustrian yang juga merupakan Kementerian pengampu KBLI 3240.
“Harapannya, setelah Permenkominfo ini maka kementerian-kementerian yang lain akan turut mengikuti langkah Kominfo in untuk mempercepat pertumbuhan industri game nasional,” tutupnya. (Christopher Louis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
