Jakarta: Digitalisasi dinilai berperan penting dalam menekan pungutan liar (pungli). Apalagi, semakin banyak masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut.
"Pungli sangat turun apalagi posisinya sekarang sudah cashless," kata Inspektur Pembantu Kota M Nirwan Nawawi kepada Media Group News di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024.
Nirwan mencontohkan tiket kereta api bisa dibeli secara online. Pencetakan tiketnya juga dilakukan di mesin yang tersedia di stasiun.
"Jadi mereka sudah boarding secara online dan memesan tiket pakai online," papar dia.
Nirwan menyebut terobosan itu membuat potensi pungli semakin tipis. Sebab, kasus-kasus sebelumnya dilakukan secara langsung dan disalahgunakan oleh oknum.
"Misalnya menerapkan retribusi di luar harga yang sudah ditentukan," jelas dia.
Modus lainnya, yakni oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan penipuan atau fraud. Praktik-praktik tersebut membuat Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membuat Pos Pelayanan Pengaduan Pungli.
"Kami juga melakukan dari segi pencegahan, penindakan, intelijen, dan yudisial," ucap Nirwan.
Jakarta: Digitalisasi dinilai berperan penting dalam menekan
pungutan liar (pungli). Apalagi, semakin banyak masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut.
"Pungli sangat turun apalagi posisinya sekarang sudah
cashless," kata Inspektur Pembantu Kota M Nirwan Nawawi kepada Media Group News di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024.
Nirwan mencontohkan tiket kereta api bisa dibeli secara
online. Pencetakan tiketnya juga dilakukan di mesin yang tersedia di stasiun.
"Jadi mereka sudah boarding secara
online dan memesan tiket pakai
online," papar dia.
Nirwan menyebut terobosan itu membuat potensi
pungli semakin tipis. Sebab, kasus-kasus sebelumnya dilakukan secara langsung dan disalahgunakan oleh oknum.
"Misalnya menerapkan retribusi di luar harga yang sudah ditentukan," jelas dia.
Modus lainnya, yakni oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan penipuan atau
fraud. Praktik-praktik tersebut membuat Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membuat Pos Pelayanan Pengaduan
Pungli.
"Kami juga melakukan dari segi pencegahan, penindakan, intelijen, dan yudisial," ucap Nirwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)