Anggaran akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan perumahan untuk masyarakat antara lain rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), rumah swadaya, rumah umum dan komersial serta dukungan teknis lainnya.
"Alokasi pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun 2024 mendatang sebesar Rp 9,25 triliun," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 September 2023.
Iwan menjelaskan, ada sejumlah target prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
| Baca juga: Anggaran Bangun Rusun ASN di IKN Rogoh Rp5,76 Triliun Tahun Depan |
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan, ada sejumlah program yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rusun sebesar Rp 7,05 triliun yang akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 2.585 unit atau 47 tower. Ada juga lanjutan pembangunan rusun Multi Years Contract (MYC) 2023 - 2024 sebanyak 2.316 unit atau 56 tower.
Selain juga juga ada program pembangunan rusus sebesar Rp0,276 triliun untuk lanjutan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 unit dan lanjutan pembangunan rusus terdampak bencana dan/atau konflik sosial di Lebak, Banten dan Pulau Haruku sebanyak 553 unit.
Guna meningkatkan kualitas rumah swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan juga akan kembali melaksanakan pembangunan rumah swadaya senilai Rp 1 triliun dan akan diusulkan naik menjadi Rp1,2 triliun.
Untuk pembangunan rumah swadaya akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Program Padat Karya semula 45.872 unit diusulkan menjadi 55.046 unit.
Selanjutnya untuk program pembangunan Rumah Umum dan Komersial senilai Rp 0,298 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang semula 26.736 unit menjadi Rp0,198 triliun untuk 17.776 unit untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di beberapa provinsi dalam rangka mendukung capaian Program Sejuta Rumah (PSR) bagi MBR.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk dukungan teknis lainnya semula sebesar Rp0,272 triliun yang akan dilakukan efektifitas menjadi Rp0,172 triliun untuk pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan dan Program Penyelenggaraan Perumahan.
Sedangkan untuk dukungan manajemen Rp0,355 triliun untuk pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.
"Kami juga akan mendorong Program Padat Karya guna mendorong masyarakat agar bisa terlibat dan bekerja dalam pembangunan rumah swadaya," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
