Manfaatkan lahan negara untuk membangun rumah dinas. Foto: Shutterstock
Manfaatkan lahan negara untuk membangun rumah dinas. Foto: Shutterstock

Memanfaatkan Tanah Negara Bangun Rumah Dinas

Properti perumahan sejuta rumah Penyediaan Rumah Berita Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 15 Januari 2020 16:49
Jakarta: Pemerintah siap memanfaatkan tanah milik negara untuk pembangunan public housing dan rumah negara. Untuk itu, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
 
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti RPJMN 2020-2024 dan implementasi satu juta Public Housing yang merupakan major project penyediaan perumahan di Indonesia.
 
"Pemerintah perlu menyediakan public housing dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia," ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Khalawi, permasalahan mengenai keberadaan rumah dinas saat ini kerap menjadi polemik di masyarakat. Banyak rumah dinas yang kini berubah fungsi dan dikuasai oleh pihak keluarga, bukan oleh pegawai yang bersangkutan.
 
"Banyak keluarga pensiunan yang tinggal di kompleks rumah dinas merasa seperti diusir dari tempat tinggalnya. Padahal sebenarnya rumah dinas itu merupakan hak bagi pegawai selama mereka bertugas, sedangkan ketika mereka pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan ke negara," ungkapnya.
 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan agar aset tanah negara yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dapat digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas bagi ASN.
 
"Pembangunan rumah dinas dapat dilakukan secara vertikal di kota-kota besar. Rumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bersangkutan hingga memasuki masa pensiun dan harus ada aturan yang harus dipatuhi," jelasnya.
 
Khalawi menerangkan, pemerintah akan terus berupaya mewujudkan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Pembangunan public housing dan rumah negara merupakan upaya untuk mempercepat penyediaan lebih dari 1,5 juta rumah layak bagi ASN/TNI/Polri, beberapa waktu lalu.
 
"Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam penyediaan rumah bagi masyarakat," katanya.
 
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyatakan dukungannya terhadap upaya pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rumah bagi ASN.
 
"Kami mendukung pemanfaatan aset Kementerian Keuangan untuk public housing dan rumah negara. Namun pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dan perlu konsep pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Ada tanah Eks BPPN seluas 17 hektare (ha) di daerah Kalimalang yang dapat dimanfaatkan sebagai pilot project pembangunan public housing dan rumah negara tersebut," terangnya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif