Optimisme ini didasari atas fakta masih tingginya backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021. Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
"Kami meyakini permintaan perumahan, terutama untuk rumah subsidi akan masih tinggi pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus meningkatkan alokasi anggaran subsidi untuk sektor perumahan," ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, Kamis, 24 November 2022.
| Baca juga: BP Tapera Salurkan Dana FLPP Rp21,137 Triliun hingga November 2022 |
Menurut Haru, semakin banyaknya backlog perumahan, maka target program satu juta rumah sudah tidak relevan lagi. Maka perlu target yang lebih besar lagi, seperti Program 10 juta rumah, sehingga pada 2045, backlog perumahan sudah bisa teratasi.
"Dari program satu juta rumah, sekarang harusnya menjadi program 10 juta rumah. Karena BTN sekarang sudah menyalurkan kurang lebih 10 juta rumah," ungkapnya.
Pada 2022, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp23 triliun untuk pembiayaan 200 ribu unit rumah subsidi.
Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Pada 2023, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun. Sedangkan untuk KPR FLPP pemerintah menaikkan dana subsidinya menjadi sebanyak 220 ribu unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
