Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Kementerian PUPR
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Kementerian PUPR

Anggaran Kementerian PUPR Tahun Depan Capai Rp100,59 Triliun

Properti infrastruktur Permukiman Program Sejuta Rumah Penyediaan Rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 06 September 2021 18:23
Jakarta: Rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2022 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp100,59 triliun. 
 
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR pada Senin, 6 September 2021.
 
"Sesuai dengan hasil rangkaian raker dan RDP yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp100,59 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Program kerja Kementerian PUPR Tahu 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan tujuh Prioritas Nasional (PN). 
 
Melalui beberapa penyesuaian program kerja, maka Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp100,59 triliun yang meliputi belanja operasional pegawai sebesar Rp3,12 triliun.
 
Selanjutnya, belanja operasional barang sebesar Rp2,51 triliun, anggaran pendidikan Rp4,56 triliun, dan belanja non-operasional sebesar Rp90,40 triliun.
 
Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,23 triliun.
 
Kemudian konektivitas sebesar Rp39,70 triliun, permukiman sebesar Rp12,15 triliun, perumahan sebesar Rp5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp2,15 triliun. 
 
Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13,91 triliun. 
 
Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang. 
 
"Mungkin tidak semua usulan bisa kami tindaklanjuti karena keterbatasan desain kriteria maupun anggaran yang ada, namun kami tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan semua usulan yang ada terutama pada tahun 2022-2023 ini," jelasnya.
 
Setelah disetujui oleh Komisi V DPR, maka rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang kemudian diputuskan menjadi UU APBN Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang. 
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif