Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menjelaskan bahwa kebijakan ini pada dasarnya ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang umumnya bekerja di gedung milik pemerintah, bukan di perkantoran komersial.
Oleh karena itu, secara langsung, kebijakan ini tidak berdampak terhadap tingkat hunian gedung perkantoran komersial, mengingat ASN pada umumnya menempati gedung milik pemerintah dan bukan penyewa di gedung komersial," kata Ferry dalam laporan, Jumat, 3 April 2026.
Dengan demikian, penting untuk membedakan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan demand shock langsung pada pasar perkantoran komersial, baik dari sisi okupansi maupun aktivitas penyewaan. Namun demikian, dampak kebijakan ini tetap relevan untuk dianalisa dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari arah kebijakan dan sinyal struktural terhadap pola kerja di Indonesia.
Dampak langsung ke perkantoran dinilai terbatas
Dampak penerapan WFH pada sektor perkantoran dinilai terbatas. Foto: Freepik
Dengan kondisi tersebut, kebijakan ini tidak menciptakan perubahan permintaan secara langsung terhadap pasar perkantoran, baik dari sisi tingkat hunian maupun aktivitas penyewaan.
Penyewa utama gedung komersial berasal dari perusahaan swasta dan multinasional yang tidak terikat kebijakan tersebut. Selain itu, sebagian besar perusahaan telah lebih dahulu menerapkan sistem kerja hybrid sejak pandemi, sehingga tidak terjadi perubahan signifikan dalam pola kerja.
WFH jadi sinyal penguatan tren hybrid
Meski dampaknya terbatas secara langsung, kebijakan ini tetap memiliki arti penting dalam konteks yang lebih luas. Pemerintah sebagai institusi besar dinilai memberikan sinyal kuat terhadap arah perubahan pola kerja di Indonesia.Hal ini secara tidak langsung memperkuat legitimasi sistem kerja hybrid, terutama bagi perusahaan yang sebelumnya masih dalam tahap penyesuaian.
Efisiensi ruang kantor kian diperkuat
Alih-alih menciptakan tren baru, kebijakan ini justru memperkuat kecenderungan yang sudah terjadi, yakni efisiensi dalam penggunaan ruang kantor.Perusahaan mulai lebih selektif dalam menentukan kebutuhan ruang, termasuk melakukan penataan ulang area kerja serta mengadopsi konsep ruang fleksibel.
Perbedaan okupansi dan utilisasi ruang
Dalam melihat dampaknya, penting untuk membedakan antara tingkat hunian dan tingkat pemanfaatan ruang. Tingkat hunian gedung perkantoran tidak mengalami perubahan karena jumlah penyewa tetap sama.Namun, tingkat penggunaan ruang sehari-hari berpotensi menurun karena tidak semua karyawan bekerja dari kantor setiap hari. Ruang kantor tetap terisi secara kontraktual, tetapi tidak dimanfaatkan secara penuh.
Dalam jangka panjang, jika perusahaan mulai menyesuaikan kebutuhan ruang berdasarkan pola kerja hybrid, maka potensi penurunan permintaan ruang dapat terjadi secara bertahap.
Pemilik gedung diminta antisipasi perubahan
Dari sisi pemilik gedung, kebijakan ini belum memberikan tekanan langsung terhadap kinerja aset dalam jangka pendek. Tidak ada indikasi tenant akan mengurangi ruang atau keluar dari gedung dalam waktu dekat.Namun, kebijakan ini tetap perlu dicermati sebagai bagian dari perubahan struktural jangka panjang dalam dunia kerja dan penggunaan ruang kantor.
Dampak lebih terasa di sektor lain
Sementara itu, dampak kebijakan ini justru lebih terasa pada sektor lain. Di sektor ritel, terdapat potensi penurunan aktivitas pada hari kerja di kawasan yang didominasi perkantoran pemerintah.Di sisi lain, sektor residensial berpeluang mengalami peningkatan permintaan, terutama untuk hunian yang mendukung aktivitas bekerja dari rumah.
Secara keseluruhan, kebijakan WFH bagi ASN tidak menjadi pendorong utama perubahan pasar, melainkan berfungsi sebagai sinyal arah perkembangan ke depan.
Dampaknya bersifat tidak langsung, bertahap, dan lebih berkaitan dengan perubahan perilaku jangka panjang dibandingkan perubahan pasar secara instan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
