Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan saat ini telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Kami siap melaksanakan manajemen risiko di bidang perumahan untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 September 2024.
Iwan menjelaskan, berdasarkan Instruksi Menteri PUPR ada sejumlah langkah strategis guna mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan .eningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif dengan indikator termutakhirnya pedoman penerapan Manajemen Risiko.
Pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 terdapat tujuh komponen perubahan dan/atau penambahan terkait Manajemen Risiko sebelumnya yaitu Pembentukan Komite Manajemen Riskko sebagai pengelola risiko tingkat Kementerian, Manajemen Risiko terintegrasi dengan Perencanaan yakni Dokumen Manajemen Risiko disusun sejak penyusunan rencana anggaran.
Kemudian pedoman penerapan yang telah terintegrasi dengan pedoman evaluasi tingkat efektivitas Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Risiko menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risko Tingkat Kementerian.
Selanjutnya ada Pengklasifikasian risiko menjadi klasifikasi risiko organisasi dan risiko program pembangunan nasional, Penambahan kategori risiko korupsi dan risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Penerapan manajemen risiko termasuk penilaian risiko korupsi atau Corruption Risk Assement (CRA).
| Baca juga: Indonesia-Jepang Tukar Informasi Kepemilikan dan Pengelolaan Rusun |
Dengan adanya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12 tahun 2024, terdapat perubahan struktur dimana pengelola risiko UPR T-1 untuk klasifikasi risiko organisasi dilaksanakan oleh Sekretariat Unit Organisasi di Setditjen dan untuk klasifikasi risiko program pembangunan nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi program, anggaran, dan evaluasi kinerja unit organisasi melalu8 Direktorat SSPP.
"Sementara Direktorat Kepatuhan Intern selaku Unit Kepatuhan Intern (UKI) bertugas melaksanakan pendampingan, pemantauan, pembinaan, dan pengembangan manajemen risiko di Unit Organisasi," jelas dia.
Pada kegiatan tersebut, Iwan juga mencontohkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu proyek strategis nasional mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pembangunannya saat ini dan tahapan lanjutan kedepannya tentunya memiliki risiko yang harus termitigasi dengan baik.
Risiko yang ada terkait skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN, dan risiko perlunya diterapkan mekanisme serah terima aset, alokasi anggaran operasional, serta pemeliharaan dan pengelolaan aset terbangun. Namun disisi lain dengan adanya IKN memberikan risiko positif berupa tantangan bagi insan PUPR untuk munculnya inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Dalam kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan, pihaknya juga ingin memberikan pemahaman secara berjenjang mengenai pelaksanaan penerapan manajemen risiko kepada seluruh Unit Pemilik Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan yang nantinya akan memberikan sosialisasi berjenjang kepada pihak internal maupun eksternal dalam rangka melaksanakan Manajemen Risiko secara komprehensif sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.
Hal itu dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran besarnya risiko pembangunan pada Proyek Strategis Nasional, pada kesempatan ini akan sekaligus dilakukan peninjauan kondisi pekerjaan di Ibu Kota Nusantara dengan melihat langsung kondisi Kawasan Ibu Kota Nusantara, seperti fasilitas yang sudah ada, infrastruktur yang dibutuhkan, dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
"Melalui kegiatan ini diharapkan kapasitas Unit Pemilik Risiko yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan akan semakin menguasai teknik dan proses manajemen risiko sesuai regulasi terbarukan dan mampu menerapkannya pada UPT masing-masing," jelas dia.
Selain itu sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi risiko reorganisasi dan Program 3 Juta Rumah ke depan, perlu dilakukan diskusi identifikasi risiko serta mitigasinya oleh para Pemilik dan Pengelola Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.
Iwan juga meminta para pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan dapat meningkatkan Budaya Sadar Risiko serta mampu memitigasi risiko-risiko keuangan, reputasi, korupsi, hukum, layanan, kecelakaan kerja, serta risiko kinerja dan risiko SPBE dalam pelaksanaan pekerjaan penyediaan infrastruktur dan tata kelola Ditjen Perumahan.
Hal itu dapat meningkatkan reputasi, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dengan berprinsip pada 7T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Biaya, Tepat Administarasi, Tepat Manfaat, Tanpa Temuan dan Tanpa Pengaduan.
"Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan bekerja keras dalam mewujudkan tujuan kita bersama dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
