Ilustrasi bedah rumah. Foto: Kementerian PUPR

Pemerintah Dorong Pembangunan Rumah di Wilayah Timur

Rizkie Fauzian • 17 November 2022 20:06

Ternate: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan evaluasi dan percepatan pembangunan program perumahan di wilayah Indonesia timur. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

"Evaluasi pelaksanaan program pembangunan Tahun Anggaran 2022 dan percepatan program Tahun Anggaran 2023 sangat diperlukan agar Program Sejuta Rumah di daerah wilayah Indonesia timur bisa berjalan dengan baik," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 November 2022.

Iwan menjelaskan, pembangunan infrastruktur dan perumahan di wilayah Indonesia timur merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui belanja APBN. Selain itu, pemerintah ingin agar masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan serta kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, dalam percepatan program perumahan tahun 2022 perlu perhatikan beberapa hal diantaranya adanya perhatian pemerintah dalam anggaran perumahan yang awalnya Rp5,1 triliun menjadi Rp7,95 triliun termasuk juga anggaran loan dari luar negeri.

Selain itu, progres keuangan Direktorat Jenderal Perumahan sampai hari ini secara realtime 78,61 persen dan capaian pembangunan fisik perumahan di lapangan 74,30 persen.

"Kami optimistis capaian fisik pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan baik berupa Rusun, Rumah Khusus, Prasarana Sarana dana Utilitas (PSU) rumah bersubsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bisa maksimal hingga akhir tahun," katanya.

Iwan menambahkan, sektor perumahan diharapkan dapat tetap bertahan dalam kondisi perekonomian pasca pandemi dan mengantisipasi dampak resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempercepat penyaluran APBN untuk pembangunan agar daya beli masyarakat juga meningkat dan membuka lapangan pekerjaan di sektor perumahan serta menggerakan sektor industri.

"Kementerian PUPR juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di setiap provinsi sehingga pemangku kepentingan bidang perumahan bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pembangunan rumah di daerah," katanya.