menekankan khusus pada infrastruktur permukiman untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik infrastruktur. Hal ini telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk seluruh infrastruktur yang dibangun.
"Tahun ini kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan kompetensinya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Oktober 2022.
Basuki mengatakan tiga hal yang diperlukan dalam upaya menjamin kualitas pekerjaan, yaitu penuhi kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) serta lakukan perencanaan yang berkualitas pada tahap pra konstruksi. Setelah itu pada masa kostruksi lakukan pengawasan yang ketat di lapangan.
| Baca juga: Kementerian PUPR Komitmen Bangun Infrastruktur Hijau Demi Kurangi Emisi Karbon |
"Saya minta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor. Karena Kementerian PUPR bertanggungjawab atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi, ini juga tanggung jawab Direktur, Kasubdit (Kepala Subdirektorat), dan Kepala Seksi untuk mengecek langsung kualitas infrastruktur," ujarnya.
Kementerian PUPR hingga 8 Oktober 2022, realisasi penyerapan keuangan pekerjaan infrastruktur Ditjen Cipta Karya sebesar Rp9,74 triliun atau sebesar 57,62 persen dari total anggaran Rp16,91 triliun. Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah telah mencapai 53,68 persen.
Dirinya menginstruksikan untuk pelaksanaan program TA 2023 harus sudah dapat selesai dan berfungsi pada akhir 2023 atau paling lambat semester 1 tahun 2024. Termasuk juga lembaga pengelola infrastruktur yang akan beroperasi sudah terbentuk.
"Saya juga meminta Kepala Balai harus peduli terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya. Saya tidak rela asset infrastruktur PUPR ditelantarkan. Tugas Kabalai adalah bertanggungjawab pada infrastruktur tahun sebelumnya, kerjakan infrastruktur tahun ini, dan membuat program pada tahun mendatang," ungkapnya.
Basuki menambahkan, fokus pekerjaan infrastruktur permukiman hingga 2024 adalah penyelesaian infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). Pembangunan infrastruktur baru hanya dapat dilaksanakan atas perintah Presiden.
“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara dengan baik," katanya.
Menteri Basuki juga menyampaikan Kementerian PUPR mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 120 Tahun 2022 untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang terdiri dari 21 ruang lingkup, di mana 12 di antaranya masuk dalam lingkup pekerjaan permukiman.
Pada kesempatan tersebut, Basuki juga mendorong peran aktif Komisi Keandalan Bangunan Gedung (KKBG) dalam mengevaluasi dan pemantauan bangunan gedung agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, kenyaman, dan kemudahan. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mengaudit seluruh bangunan stadio Liga 1,2, dan 3 untuk menjamin keselamatan penonton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
