Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan koordinasi dilakukan seiring meningkatnya skala program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026.
“Program bedah rumah mengalami peningkatan signifikan, sehingga perlu dipastikan pelaksanaannya tepat sasaran, prosedurnya terpenuhi, serta didukung data yang akurat,” ujar Ara dikutip dari Antara, Senin, 27 April 2026.
Ia menegaskan, program perumahan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar hunian.
Dalam kesempatan tersebut, Ara juga bertemu Anggota BPK Haerul Saleh sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola program agar lebih transparan dan akuntabel, seiring dengan meningkatnya intervensi di sektor perumahan.
Melalui sinergi dengan BPK, Kementerian PKP optimistis program perumahan ke depan akan semakin tepat sasaran serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan sekitar 80 persen anggaran Kementerian PKP pada 2026 dialokasikan untuk program bedah rumah tidak layak huni (RTLH).
Total anggaran kementerian tersebut mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sekitar Rp8 triliun difokuskan untuk mendukung target renovasi 400.000 rumah secara nasional.
Target ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, seiring upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
