"Sebelum dihuni perlukan waktu tambahan untuk pemasangan sambungan air bersih, listrik PLN dan sarana prasarana lingkungan lainnya," kata Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Selasa (22/1/2019).
Pemerintah menargetnya pembangunan delapan unit huntara yang tersisa berikut instalasi fasilitas pendukungnya tuntas akhir Februari mendatang. Mengejar target tersebut, jumlah tenaga kerja ditambah sehingga waktu pengerjaan bisa dilakukan malam hari.
Data Kementerian PUPR mencatat hingga 20 Januari 2019, dari 691 unit di 72 lokasi yang sudah dikerjakan, 217 unit di antaranya yang tersebar di 30 lokasi sudah selesai. Ada 221 bilik di 26 huntara yang sudah dihuni 31 KK di Silae dan 191 KK di Duyu.
"Satu huntara Duyu dimanfaatkan untuk puskesmas pembantu," papar Iwan.
Pada saat bersamaan dilakukan evaluasi terhadap huntara yang telah dihubi untuk mengetahui kualitas huntara sebagai acuan proyek selanjutnya. "Ini dapat menjadi standar bagi pihak yang ingin membantu dalam penyediaan hunian bagi warga korban gempa," ujar Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto.
Sementara untuk pembangunan hunian tetap, saat ini lokasinya sudah ditetapkan di kota Palu dengan lahan seluas 360,93 hektare. Meliputi wilayah Duyu (79,3 hektar), Tondo dan Talise (481,63 hektar)
Lahan seluas 362 hektar di Sigi. Terdiri dari 201,12 hektar di Pombewe, 160, 88 hektar di Oloboju dan 88 hektar di Sigi Biromaru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
