RTW yang Konsekwen, Bagian Mitigasi Bencana
Sejumlah personel Tim SAR menggali reruntuhan bangunan dan rumah untuk mencari korban di lokasi likuefaksi Balaroa, Palu, Kamis (11/10/2018). Antara Foto/Basri Marzuki
Jakarta:Berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dengan 127 gunung berapi aktif yang membentang sepanjang Nusantara, membuat Indonesia rawan gempa bumi. Perencanaan serta penerapan tata ruang yang ketat merupakan bagian mitigasi demi mencegah risiko terjadinya bencana alam.

"Indonesia harus memiliki upaya mitigasi bencana yang kuat. Penataan ruang memiliki peranan besar dalam upaya mitigasi bencana," ungkap Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulisnya.


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan. Apakah suatu lahan dapat dibangun atau tidak, ditetapkan lewat dokumen RTRW di mana menjadi konsensus yang mengikat pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator.

baca juga:Gempa mengguncang Situbondo

Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan satu kali dalam lima tahun atau pasca bencana besar dan hal ini adalah momentum memasukan aspek mitigasi bencana yang lebih baik. Mulai menyusun ulang peta Bahaya/KRB yang akurat serta berkualitas sebagai acuan pengembangan pemukiman di kawasan rawan bencana.

Jadi kewajiban pemerintah menegakkan hukum terhadap implementasi RTRW yang konsekwen di lapangan. Bentuknya dapat berupa pengendalian pemanfaatan ruang serta tidak menerbitkan izin lagi di lokasi yang jelas-jelas rawan bencana tinggi.


Kondisi salah satu kawasan di Kelurahan Petobo di Palu, yang berubah bentuk akibat likuefaksi dampak gempa pada 28 September 2018. Warganya yang telah kehilangan tempat tinggal akan direlokasi ke kawasan sekitar yang dinilia lebih aman dari ancaman gempa bumi. Antara Foto/Mohamad Hamzah

Jika dikaitkan kebijakan pengurangan risiko bencana, pada dasarnya ada tiga perlu diperhatikan. Relokasi/penghindaran, proteksi melalui sistem infrastruktur mitigasi bencana (struktural), dan adaptasi melalui Peraturan Zonasi (persyaratan membangun di kawasan rawan bencana), serta penyiapan sistem evakuasi yang efektif dan efisien (jalur dan tempat evakuasi).

Ketiga kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat bahaya, menurunkan tingkat kerentanan, dan meningkatkan kapasitas wilayah/kota menghadapi bencana sehingga risiko dapat ditekan serta dampak bisa dikurangi bila bencana terjadi.

"Upaya relokasi masyarakat memang menjadi salah satu kunci namun banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran pemerintah dan keengganan masyarakat untuk pindah. Edukasi ke masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi jika bertahan pada lokasi yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai rawan bencana tinggi," papar Abdul.



 



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id