“Realisasi 2025 di Jawa Barat 62.591 unit, terbesar se-Indonesia, dengan uang berputar sekitar Rp8 triliun,” ujar Maruarar dikutip dari Antara, Selasa, 14 Maret 2026.
Program ini tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga membuka lapangan kerja dalam skala besar. Setiap pembangunan satu unit rumah subsidi melibatkan sekitar lima tenaga kerja langsung.
Dengan demikian, total tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 300 ribu orang dalam satu tahun di Jawa Barat.
Selain pekerja konstruksi, sektor ini juga menggerakkan ekonomi turunan seperti warung kecil, sopir logistik, toko bahan bangunan, hingga industri material yang mencakup lebih dari 180 jenis produk.
KUR perumahan jadi solusi akses pembiayaan
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyoroti pentingnya akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang mulai diperkuat di Kabupaten Bandung.Program yang merupakan inisiatif pemerintahan Prabowo Subianto ini memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau merenovasi rumah.
Melalui skema KUR perumahan, masyarakat dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.
Tekan praktik rentenir
Skema pembiayaan ini dinilai jauh lebih terjangkau dibandingkan pinjaman rentenir yang masih marak di sejumlah wilayah.Sebagai perbandingan, bunga pinjaman rentenir bisa mencapai 20 persen per bulan atau hampir 200 persen per tahun.
“Berikan kemudahan ini supaya rakyat tidak lagi terjerat rentenir,” kata Maruarar.
Pemerintah juga memberikan relaksasi dengan menghapus syarat SLIK OJK (BI Checking) untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta, guna mempercepat akses masyarakat terhadap pembiayaan.
Dorong pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan
Pemerintah menilai potensi program KUR perumahan di Kabupaten Bandung sangat besar, mengingat tingginya kebutuhan hunian dan jumlah pelaku usaha di daerah tersebut.Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan pun diharapkan mampu mempercepat realisasi program.
Ke depan, program ini tidak hanya difokuskan pada penyediaan hunian layak, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menekan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
