Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pariwisata yang dilakukan Kementerian PUPR merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Labuan Bajo.
Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) Warloka di Labuan Bajo. Foto: Kementerian PUPR
“Di manapun tempat pariwisata yang dibangun tidak ada yang datang kalau tidak bersih. Untuk itu yang terpenting sanitasi dan air bersih,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, Kamis, 21 Juli 2022.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka dioperasikan untuk dapat mengolah sampah dengan kapasitas 20 ton per hari. Sementara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Warloka dioperasikan untuk memproses akhir sampah yang telah diolah di TPST berupa residu abu dengan kapasitas 2 ton per hari.
| Baca juga: Sandiaga Dorong Isu Penanganan Sampah Makanan di G20 |
Menteri Basuki mengatakan sistem pengelolaan sampah di Warloka ini membuat residu sampah hanya tinggal 10 persen berupa abu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan.
"Saya kira ini sudah bagus untuk menghadapi lonjakan wisatawan. Sama seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ysng sudah selesai dibangun, kita bisa tambah kapasitas SPS bila produksi sampah meningkat. Namun, manajemen sampah tidak bisa hanya mengandalkan TPAS saja, tetapi harus dari awal dikelolanya, ” ujarnya.
Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) Warloka di Labuan Bajo. Foto: Kementerian PUPR
SPS Warloka dibangun pada Agustus 2020 - November 2021 dengan anggaran Rp46,4 miliar. Ruang lingkup pekerjaan meliputi jembatan timbang, unit penerimaan, pemilahan, pengeringan oembanaran, unit pengendali pencemaran udara dan air serta sistem kontrol.
Sementara TPA Warloka dibangun pada Juni - Desember 2021 dengan anggaran Rp19,3 miliar. Ruang lingkup pekerjaan meliputi hanggar, kantor pengelola, jalan operasional, unit pengurukan residu, unit penolahan air lindi dan landmark.
Sistem Pengelolaan Sampah (SPS) Warloka di Labuan Bajo. Foto: Kementerian PUPR
Untuk pengelolaan TPST dan TPA ini dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. “Ini kan habit baru yang harus kita mulai dari awal, kami terus dampingi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
