"Kedatangan beliau dalam rangka silaturahmi dan kunjungan kerja. Kami pun bersyukur karena beliau telah datang kesini, karena membawa angin segar terhadap pembangunan di daerah," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI Khalawi Abdul Hamid di Palangka Raya, Jumat, 28 Februari 2020.
Pihaknya menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan pembangunan di Kalteng, termasuk salah satunya mengenai perumahan yang dalam hal ini adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai daerah.
Leo menjabarkan, jumlah RTLH di Kalteng saat ini mencapai 120 ribu lebih dan secara bertahap terus dientaskan jumlahnya melalui berbagai program yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Termasuk melalui program BSPS pada 2020 yang mendapatkan kuota sebanyak 4.000 unit RTLH.
"Dirjen Penyediaan Rumah menyampaikan, akan memberikan tambahan untuk kuota program BSPS tersebut pada 2020 dan 2021 mendatang," kata dia.
Ia menjelaskan, melalui berbagai program yang dilaksanakan pihak kementerian itu, maka dana pembangunan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi cukup signifikan bagi Kalteng.
Sehingga diharapkan upaya mengentaskan RTLH bisa terus dioptimalkan dan meningkatkan jumlah rumah layak huni (RLH). Pihaknya juga mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota maupun pihak terkait lainnya, bersama-sama mendukung percepatan pengentasan RTLH di Kalteng.
"Dana APBN yang masuk ke Kalteng dalam upaya pengurangan RTLH cukup signifikan. Tahun ini sudah sekitar Rp70 miliar, semoga bisa bertambah menjadi Rp100-150 miliar," kata Leonard
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
