Tanah terlantar dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ilustrasi: Shutterstock
Tanah terlantar dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ilustrasi: Shutterstock

Penjelasan Tanah Telantar Bakal Disita dalam UU Cipta Kerja

Properti infrastruktur bpn pembebasan lahan pertanahan Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 14 Januari 2021 12:13
Jakarta: Permasalahan pertanahan di Indonesia terjadi karena maraknya penelataran tanah, yang umumnya dikuasai oleh badan usaha/perusahaan swasta maupun perorangan.
 
Munculnya status kawasan dan tanah telantar terjadi karena pemilik tanah tidak memanfaatkan, tidak mengusahakan, tidak mempergunakan atau tidak memelihara tanahnya.
 
Tidak jarang, hal ini menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan percepatan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum atas tanah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah sendiri tidak mudah mengambil alih kawasan dan tanah yang berstatus telantar tadi, dan kebanyakan usaha bersidang di pengadilan berujung dengan kegagalan.
 
Namun, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam pasal 180 sudah menegaskan bahwa apabila hak, izin, atau konsesi atas tanah atau kawasan yang sengaja tidak usahakan atau ditelantarkan pemiliknya dalam jangka waktu dua tahun sejak diberikan akan dikembalikan kepada negara.
 
"Ini yang melatarbelakangi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar karena kami menyadari kurang optimalnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengatur tanah telantar," kata Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Budi Situmorang dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Januari 2021.
 
Budi mengatakan bahwa selain Pasal 180, Kementerian ATR memang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Menurutnya ada lima hal yang disasar dalam revisi PP tersebut.
 
"Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pertanahan, menjamin kepastian hukum, mewujudkan kepatuhan atas aturan, mewujudkan kemanfaatan atas tanah, serta memperkuat fungsi sosial hak atas tanah," ungkapnya.
 
Menurutnya, apabila yang ditelantarkan di bawah 25 persen maka hak atas tanah bagian yang ditelantarkan akan hilang dan pemiliknya dapat mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah.
 
"Kemudian setelah UU Cipta Kerja terbit, apabila terdapat sebagian tanah yang ditelantarkan akan mengakibatkan hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan namun tidak mengakibatkan terhapusnya hak atas tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang tidak ditelantarkan," ujarnya.
 
RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar juga mengatur mengenai objek kawasan telantar serta objek tanah telantar. Budi Situmorang menyebutkan bahwa yang menjadi objek kawasan telantar adalah kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata serta kawasan lain yang pengusahaannya didasarkan pada izin, konsesi atau perizinan berusaha.
 
"Untuk objek tanah telantar adalah tanah hak milik, tanah hak pengelolaan, tanah Hak Guna Bangunan (HGB), tanah Hak Guna Usaha (HGU), tanah Hak Pakai serta tanah yang diperoleh atas dasar penguasaan," jelasnya.
 
Hal tersebut diakibatkan karena memang pemilik dengan sengaja tidak mempergunakan/tidak memanfaatkan/tidak mengusahakan/tidak memelihara tanahnya.
 
"Yang dimaksud dengan sengaja di sini adalah apabila memang secara de facto, pemegang hak atas tanah tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan atau tidak memelihara tanah sesuai dengan pemberian haknya atau rencana pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah," ujarnya.
 
Budi mengungkapkan bahwa RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar ini memuat 8 bab, 45 pasal serta penjelasan. "Draf terakhir RPP ini per 8 Januari 2021, yang sudah memuat masukan dari akademisi, instansi serta asosiasi. Berbagai masukan yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan Serap Aspirasi, Portal Cipta Kerja yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar maupun surat tertulis," ungkap dia.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif