Dalam kajian bertajuk The World Bank's 2020 Indonesia Public Expenditure Review of Government Spending, Bank Dunia memperkirakan kebutuhan perumahan mencapai 780 ribu rumah tangga baru per tahun hingga 2045.
"Indonesia telah membuat kemajuan dalam mencapai target pada 2019 untuk menyediakan rumah baru dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tetapi kemajuan terkait pemenuhan backlog penghunian rumah tidak terpenuhi sesuai dengan harapan," ungkap laporan dikutip Jumat, 3 Juli 2020.
Skema subsidi perumahan yang digunakan untuk memenuhi target kepemilikan rumah dan hunian seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) dinilai tidak efisien.
Bank Dunia menganggap bahwa subsidi yang digunakan mahal (dalam hal biaya fiskal di muka dan hutang di masa depan), skema-skema tersebut menguntungkan bank dan pengembang daripada konsumen, dan membuat hengkangnya sektor swasta.
Sementara itu, skema BSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah memberikan hibah kepada 40 persen rumah tangga termiskin untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
"Tetapi desain skema FLPP dan SSB bersifat regresif, tidak tepat sasaran, dan mudah mengalami kebocoran," jelas Bank Dunia dalam laporannya.
Subsidi perumahan juga tidak efektif dalam memenuhi tujuan Sustainable Development Goals (SDG) dalam menyediakan rumah yang inklusif, aman dan memadai bagi semua karena kelemahan dalam kualitas bangunan, desain program, dan lemahnya penegakan pedoman program.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
