Antara lain rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum dan dukungan manajemen dan output non fisik berupa dukungan teknis dan dukungan manajemen.
"Pada 2024 jumlah anggaran Ditjen Perumahan mencapai Rp6,19 triliun," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Selasa, 13 Juni 2023.
Iwan menambahkan, anggaran tersebut berdasarkan Surat Menteri PUPR perihal penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024. Sedangkan target dan anggaran sesuai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Ditjen Perumahan akan digunakan untuk program pembangunan untuk masyarakat.
| Baca juga: Begini Cara Pemerintah Jamin Kualitas Bantuan PSU Perumahan Subsidi |
"Kami akan terus mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya.
Berdasarkan data yang ada, anggaran Ditjen Perumahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan rusun Rp4,459 triliun sebanyak 2.629 unit termasuk alokasi untuk IKN 47 tower, Rumah Swadaya Rp1 triliun untuk 45.872 unit, bantuan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum Rp0,009 triliun sebanyak 820 unit.
Selanjutnya adalah pembangunan rumah khusus Rp0,139 trilin sebanyak 140 unit. Sedangkan dukungan manajemen dan output non fisik berupa dukungan teknis Rp0,272 triliun dan dukungan manajemen Rp0,311 triliun.
"Kami juga memiliki rencana kegiatan Padat Karya berupa dukungan BSPS melalui skema penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) ditagetkan sebanyak 45.872 unit dengan anggaran Rp1 triliun. Program tersrbut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 91.744 orang," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
