Ia menilai pemahaman terhadap regulasi serta komunikasi terbuka dengan pemerintah menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program perumahan.
“Sangat penting bagi pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan,” ujar dia dikutip dari Antara, Selasa, 21 Maret 2026.
Menurut Ara, sinergi antara pemerintah dan pengembang harus berjalan terbuka demi mencapai tujuan bersama, yakni menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Ia menegaskan, meski pemerintah dan pengusaha memiliki kepentingan berbeda, keduanya tetap harus berkolaborasi untuk hasil yang optimal.
Rumah subsidi lebih inklusif
Pemerintah kini menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penyediaan rumah subsidi. Program tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga mereka dengan penghasilan tidak tetap.Kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar akses kepemilikan rumah semakin luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan pendekatan segmentasi agar penyaluran rumah subsidi lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan profesi masyarakat di berbagai daerah.
Target rumah subsidi naik signifikan
Dalam waktu relatif singkat, pemerintah telah meningkatkan target pembangunan rumah subsidi menjadi 350.000 unit.Dukungan dari sektor perbankan serta lembaga standardisasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan dan kualitas hunian.
Kementerian PKP optimistis, dengan koordinasi yang semakin intensif, berbagai kendala dapat diatasi sehingga program perumahan nasional berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
