"Program tersebut akan dilaksanakan dan terintegrasi pada 2020. Hal ini karena kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Januari 2020.
Beberapa program andalan tersebut adalah, pertama program pembangunan perumahan berbasis komunitas. Program ini akan terintegrasi dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Program kedua adalah pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini para pengembang diharapkan dapat terlibat aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan pola hunian berimbang.
"Program ketiga adalah proses finalisasi skema penyediaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)/anggota TNI/anggota Polri, serta skema perumahan untuk generasi millenial. Kami juga sedang melakukan pembahasan tentang pokok-pokok perubahan dalam Revisi Peraturan Menteri PUPR tentang Hunian Berimbang," jelasnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencatat pembangunan rumah untuk masyarakat hingga 31 Desember 2019 mencapai 1.257.852 unit.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, dari capaian tersebut, tercatat pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jumlahnya sekitar 938.405 unit dan rumah untuk non-MBR sekitar 312.691 unit rumah.
"Total capaian pembangunan rumah selama lima tahun mulai 2015 hingga 2019 berjumlah 4.800.170 unit rumah. Kami berharap tahun ini pembangunan rumah untuk masyarakat minimal bisa sama seperti tahun ini mengingat kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
