Menyinggung proses penyusunan UU Cipta Kerja ini yang belakangan banyak diprotes, Taufiqulhadi mengatakan UU Cipta Kerja dibuat dalam konteks paradigma yang berbeda dengan penyusunan UU di masa lalu. "Kita dan pemerintah ingin berbagai peraturan dan perundangan yang saling bertabrakan disesuaikan, karena itu dibutuhkan UU seperti Cipta Kerja ini," jelasnya.
Dr Rino Wicaksono yang membedah pasal demi pasal dan mengingingatkan kemungkinan-kemungkinan yang perlu dipertajam dalam PP menyebutkan, dalam kaitan Bank Tanah, dirinya juga mengkhawatirkan tidak adanya transparansi, tidak akuntabel, dan orientasi keuntungan.
Rino juga mengkhawatirkan soal hak kepemilikan di Pasal 140. Menurutnya, pemberian hak milik yang terlalu lama, sudah tidak tepat lagi dan perlu diatur yang jelas dalam PP.
"Penjelasan detil untuk mendapatkan hak milik dan durasi hak milik itu penting," ujar dia.
Juga Pasal 143 mengenai hak milik atas satuan rumah susuan bagi orang asing, perlu diatur dan dijelaskan tentang sistem rumah susun, satu bagian gedung, atau satu unit hunian, atau bahkan gagasan untuk membangun rumah susun. Selain itu tata cara penyelesaian jika terjadi konflik juga harus jelas.
Untuk mengumpulkan informasi dan masukan tersebut, Dewan Pakar NasDem secara simultan menggelar diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion atau FGD. Acara FGD yang dipandu anggota Dewan Pakar Abdul Malik ini menampilkan pakar pertanahan Dr. Rino Wicaksono, staf khusus Menteri ATR-BPN, dan eks anggota Komisi III DPR.
Hadir juga Wakil Ketua Dewan Pakar Peret F Gontha, Sekjen Dewan Pakar Hayono Isman, para anggota Dhinie Tjokro yang baru saja selesai sebagai Dubes RI di Ekuador, Astari Rasyid eks Dubes Ri di Bulgaria, pakar ahli pertahanan Connie Rahakundini, dan Rr Tutiek Setia Murbi profesional pertanahan dan diiukti 16 Anggoa Dewan Pakar secara hybrid, di lokasi dan via zoom.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
