Perumahan yang dibangun Kementerian PUPR. Foto: dok. Kementerian PUPR
Perumahan yang dibangun Kementerian PUPR. Foto: dok. Kementerian PUPR

Tukang Cuanki hingga Pedagang Buah Ajukan Bantuan Perumahan

Properti perumahan sejuta rumah Berita Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 07 November 2019 12:06
Jakarta: Sebanyak 24 komunitas masyarakat telah mengajukan permohonan bantuan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan monitoring terkait kesiapan dan usulan lokasi pembangunan perumahan komunitas yang tersebar di 11 provinsi tersebut.
 
"Dari hasil pendataan yang kami laksanakan, setidaknya sudah ada 24 komunitas masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan perumahan berbasis komunitas," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Yusuf Hariagung di Jakarta, beberapa waktu lalu.
 
Yusuf menjelaskan pada 2020 kebijakan penyediaan perumahan berbasis komunitas akan menjadi salah satu fokus kebijakan dalam program perumahan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membangun dan menguatkan swadaya masyarakat dalam membangun perumahan yang partisipatif dan inklusif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan data yang ada di Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, 24 komunitas yang mengajukan permohonan berasal dari berbagai latar belakang. Beberapa komunitas tersebut antara lain buruh tani kopi, petugas kebersihan kota, pedagang kaki lima (PKL), masyarakat berpenghasilan rendah, dan buruh tani.
 
Selain itu ada juga komunitas tukang bakso cuanki, tukang tempe dan tahu, pekerja rokok tembakau, makanan dan minuman, nelayan, guru honrere, penarik bentor, porter, supir taksi, pedagang buah, tukang cukur, buruh kelapa, serta petani garam dan rumput laut.
 
Untuk mendorong kesiapan lokasi pembangunan rumah komunitas tahun depan, imbuh Yusuf, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah serta perwakilan komunitas.
 
Selain itu, imbuhnya, Kementerian PUPR juga ingin memastikan kesiapan lahan, administrasi serta perizinan pembangunan. Saat ini proses pembangunan rumah komunitas juga telah berlangsung seperti rumah komunitas tukang cukur di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan rumah komunitas guru honorer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
 
"Setidaknya ada 22 lokasi dengan luas lahan mencapai 214,95 hektare yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan rumah komunitas tersebut. Lokasinya tersebar di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo,dan Nusa Tenggara Timur. Dari luas lahan tersebut, setidaknya bisa dibangun sebanyak 7.473 unit rumah komunitas," jelasnya.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif