Ditanya Data Bansos Kemensos, Risma Klaim Dapat Nilai Terbaik dari KPK
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah
Surabaya: Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, sempat mempertanyakan soal data bantuan sosial (bansos) menjadi polemik di masyarakat. Namun, Cagub 03 yang sekaligus mantan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tidak menjawab substansi dari pertanyaan.
"Terkait bantuan bencana dan bansos ini menjadi polemik karena tidak sinkronnya data dari Kemensos. Apa tanggapan Bu Risma mengenai hal ini," ujar Luluk, saat debat kedua Pilgub Jatim, Minggu, 3 November 2024.
Risma pun menjawab pertanyaan dari cagub Luluk. Ia menjelaskan soal mitigasi bencana dan pamer bahwa data bansos mendapat nilai 100 dan 98 dari KPK. "Saya menjadi Mensos untuk data bansos, mendapat nilai 100 dan 98 dari KPK," kata Risma.
Selebihnya, Risma menjelaskan soal mitigasi bencana yang dilakukannya saat menjadi Mensos. Ia bangga menganggap dirinya berhasil dalam mengatasi bencana di Indonesia. "Mitigasi bencana harus dilakukan, apalagi wilayah pantai selatan Jatim sangat rentan karena ada lempeng sesar dan gunung berapi," katanya.
Risma pun menyampaikan bagaimana dirinya melakukan mitigasi bencana ke masyarakat. Di antaranya, mengedukasi masyarakat, serta membangun lumbung sosial untuk kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana.
"Ketika terjadi bencana, masyarakat tahu yang harus kemana. Karena masyarakat di situ diajarkan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana di Jatim perlu diperbanyak karena wilayahnya jauh dari pusat kota," pungkasnya.
Mendengar tanggapan Risma, Cagub 01 Luluk kembali menegaskan dirinya bertanya terkait bansos jadi polemik karena data Kemensos tak sinkron. Sehingga, kata Luluk, persoalan tersebut masih sangat rumit dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Luluk kemudian menegaskan pentingnya sistem yang lebih baik dalam pengumpulan, dan pengelolaan data penerima bantuan sosial. Dengan adanya data yang akurat dan terintegrasi, distribusi bantuan akan berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
"Karena tidak sinkronnya antara data dan siapa yang berhak menerima bantuan, itu sangat rumit. Kepala desa pada saat pembagian bansos itu harus minggir dari desa karena takut dikeroyok oleh warganya," kata Luluk.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Terkait bantuan bencana dan bansos ini menjadi polemik karena tidak sinkronnya data dari Kemensos. Apa tanggapan Bu Risma mengenai hal ini," ujar Luluk, saat debat kedua Pilgub Jatim, Minggu, 3 November 2024.
Risma pun menjawab pertanyaan dari cagub Luluk. Ia menjelaskan soal mitigasi bencana dan pamer bahwa data bansos mendapat nilai 100 dan 98 dari KPK. "Saya menjadi Mensos untuk data bansos, mendapat nilai 100 dan 98 dari KPK," kata Risma.
Selebihnya, Risma menjelaskan soal mitigasi bencana yang dilakukannya saat menjadi Mensos. Ia bangga menganggap dirinya berhasil dalam mengatasi bencana di Indonesia. "Mitigasi bencana harus dilakukan, apalagi wilayah pantai selatan Jatim sangat rentan karena ada lempeng sesar dan gunung berapi," katanya.
| Baca: Risma: Saya akan Jadi Ibu Seluruh Siswa di Jatim |
Risma pun menyampaikan bagaimana dirinya melakukan mitigasi bencana ke masyarakat. Di antaranya, mengedukasi masyarakat, serta membangun lumbung sosial untuk kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana.
"Ketika terjadi bencana, masyarakat tahu yang harus kemana. Karena masyarakat di situ diajarkan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana di Jatim perlu diperbanyak karena wilayahnya jauh dari pusat kota," pungkasnya.
Mendengar tanggapan Risma, Cagub 01 Luluk kembali menegaskan dirinya bertanya terkait bansos jadi polemik karena data Kemensos tak sinkron. Sehingga, kata Luluk, persoalan tersebut masih sangat rumit dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Luluk kemudian menegaskan pentingnya sistem yang lebih baik dalam pengumpulan, dan pengelolaan data penerima bantuan sosial. Dengan adanya data yang akurat dan terintegrasi, distribusi bantuan akan berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
"Karena tidak sinkronnya antara data dan siapa yang berhak menerima bantuan, itu sangat rumit. Kepala desa pada saat pembagian bansos itu harus minggir dari desa karena takut dikeroyok oleh warganya," kata Luluk.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
