Jakarta: Calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans, berupaya agar peraturan daerah (Perda) di tingkat kabupaten kota tak bertentangan dengan undang-undang (UU) atau aturan yang dibuat pemerintah pusat. Jangan sampai regulasi yang dibuat tak harmonis.

"Saya lebih melihat agar (aturan pusat dengan daerah) tidak terjadi," kata Gus Hans dalam Debat Kedua Pilgub Jatim dikutip dari Youtube KPU Jatim, Minggu, 3 November 2024.

Menurut dia, permasalahan perbedaan aturan di tingkat pusat dengan daerah karena terkendalanya komunikasi. Hal itu harus ditanggulangi.

"Bisa jadi ini terjadi karena tidak banyaknya komunikasi antara daerah dengan pusat," ungkap dia.

 

Peningkatan komunikasi ini juga bisa diterapkan terkait perbedaan mengatasi perbedaan aturan di daerah dengan pusat karena kekhususan. Pemerintah provinsi (pemprov) bakal menjadi penyambung untuk mencari titik temu permasalahan tersebut.

"Itu lah manfaat dari fungsi dari pemprov, bukan hanya manut kepada pusat," ujar dia.

Seperti diketahui KPU Jawa Timur akan menggelar debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 kedua malam ini Minggu, 3 November 2024. Debat kedua ini digelar di Grand City Surabaya.

Dikutip dari Instagram resmi KPU Jatim debat kedua berlangsung mulai pukul 19.00 WIB. Debat Pilgub Jatim 2024 kedua ini dapat disaksikan melalui live streaming di kanal YouTube KPU Jawa Timur.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Nur Salam menjelaskan tema debat kedua malam nanti adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif, serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur. Tema utama tersebut dibagi menjadi 8 subtema. 

Berikut ini 8 sub-tema dalam debat kedua Pilgub Jatim 2024 :

1. Budaya dan Birokrasi Modern
2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
3. Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan
4. Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan "Meaningful Participation"
6. Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah
7. Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman
8. Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan