Politisasi Agama Sudah Terlalu Melebar
Pengendara melintas di depan spanduk berisi imbauan larangan menyalatkan jenazah di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017). Foto: MI/Susanto
medcom.id, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggap penggunaan isu keagamaan pada pilkada DKI sudah terlampau tidak sehat. Terbukti sentimen agama pun dibawa ke ranah politik.
"Bahkan terpasang spanduk larangan menyalatkan jenazah pemilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Itu sudah gila, politisasi agama sudah overdosis," ujar Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad, di Jakarta, kemarin.
Rumadi menyayangkan banyak pihak yang menjadikan rumah ibadah sebagai battleground pertarungan politik. "Saya cuma mau mengingatkan, tolonglah cara-cara yang keterlaluan begini direm. Jangan malah gelap mata memainkan isu keagamaan."
Ia menyadari Basuki berpeluang dijatuhkan dengan isu keagamaan. Itu sebabnya kubu lawan memanfaatkan politisasi agama sebagai senjata andalan.
"Namun, saya setuju dengan pernyataan Pak Said Sirodj (Ketua Umum PBNU). Sudahlah, siapa pun kalau berkampanye enggak usah bawa-bawa Allah. Jangan pernah sekali pun memolitisasi agama untuk kekuasaan."
Rumadi berani memastikan PBNU sama sekali tak bakal mendukung siapa pun di pilkada DKI sebab organisasi itu tak memiliki tujuan politik praktis. "NU sama sekali tidak akan memberi endorsement kepada siapa pun."
Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Arif Susanto mengkaji penyebab penguatan politik identitas selama pilkada. Menurutnya, pertarungan politik di pilkada Jakarta sudah membiarkan dua aspek utama berdemokrasi.
Baca: Anies Imbau Penolakan Salatkan Jenazah Dihentikan
Dua aspek tersebut itu ialah prinsip kesetaraan dan prinsip keberagaman. Akibatnya, sentimen keagamaan menjadi bola liar yang bergulir tanpa kendali. Terlebih, partai politik tidak berhasil menjalankan perannya untuk mendidik rasionalitas masyarakat.
"Padahal, negara dibangun dengan paham yang pluralis. Sayangnya, partai politik sekarang hanya berperan sebagai broker yang mengharapkan feedback electoral seusai pilkada," ujar Arif.
Kehilangan pengaruh
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas melihat organisasi kegamaan seperti kehilangan pengaruh kepada umat.
Sebab, sekarang sudah terlalu banyak figur yang dengan mudah memberikan pandangan keagamaan meskipun rekam jejak pendidikan keagamaannya dipertanyakan.
"Sekarang itu dengan gampangnya bermunculan orang-orang yang melemparkan sikapnya kepada publik. Padahal, jelas referensi keagamaannya tidak seakurat dan sebanding dengan Maruf Amin (Ketua MUI dan Rais Am Syuriah PBNU). Saya menyatakan organisasi keagamaan ketinggalan dalam memberikan pengaruh."
Padahal, menurutnya, parpol dan organisasi keagamaan berperan penting untuk memberikan rujukan terhadap sikap masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab besar organisasi seperti NU untuk menjaga konsistensi politik asas tunggal di dalam dasar bernegara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
"Bahkan terpasang spanduk larangan menyalatkan jenazah pemilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Itu sudah gila, politisasi agama sudah overdosis," ujar Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad, di Jakarta, kemarin.
Rumadi menyayangkan banyak pihak yang menjadikan rumah ibadah sebagai battleground pertarungan politik. "Saya cuma mau mengingatkan, tolonglah cara-cara yang keterlaluan begini direm. Jangan malah gelap mata memainkan isu keagamaan."
Ia menyadari Basuki berpeluang dijatuhkan dengan isu keagamaan. Itu sebabnya kubu lawan memanfaatkan politisasi agama sebagai senjata andalan.
"Namun, saya setuju dengan pernyataan Pak Said Sirodj (Ketua Umum PBNU). Sudahlah, siapa pun kalau berkampanye enggak usah bawa-bawa Allah. Jangan pernah sekali pun memolitisasi agama untuk kekuasaan."
Rumadi berani memastikan PBNU sama sekali tak bakal mendukung siapa pun di pilkada DKI sebab organisasi itu tak memiliki tujuan politik praktis. "NU sama sekali tidak akan memberi endorsement kepada siapa pun."
Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Arif Susanto mengkaji penyebab penguatan politik identitas selama pilkada. Menurutnya, pertarungan politik di pilkada Jakarta sudah membiarkan dua aspek utama berdemokrasi.
Baca: Anies Imbau Penolakan Salatkan Jenazah Dihentikan
Dua aspek tersebut itu ialah prinsip kesetaraan dan prinsip keberagaman. Akibatnya, sentimen keagamaan menjadi bola liar yang bergulir tanpa kendali. Terlebih, partai politik tidak berhasil menjalankan perannya untuk mendidik rasionalitas masyarakat.
"Padahal, negara dibangun dengan paham yang pluralis. Sayangnya, partai politik sekarang hanya berperan sebagai broker yang mengharapkan feedback electoral seusai pilkada," ujar Arif.
Kehilangan pengaruh
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas melihat organisasi kegamaan seperti kehilangan pengaruh kepada umat.
Sebab, sekarang sudah terlalu banyak figur yang dengan mudah memberikan pandangan keagamaan meskipun rekam jejak pendidikan keagamaannya dipertanyakan.
"Sekarang itu dengan gampangnya bermunculan orang-orang yang melemparkan sikapnya kepada publik. Padahal, jelas referensi keagamaannya tidak seakurat dan sebanding dengan Maruf Amin (Ketua MUI dan Rais Am Syuriah PBNU). Saya menyatakan organisasi keagamaan ketinggalan dalam memberikan pengaruh."
Padahal, menurutnya, parpol dan organisasi keagamaan berperan penting untuk memberikan rujukan terhadap sikap masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab besar organisasi seperti NU untuk menjaga konsistensi politik asas tunggal di dalam dasar bernegara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
BERITA TERKAIT
