Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal

DKPP: 188 Pelanggaran Etik Dilakukan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu

Pilkada kpu dkpp pelanggaran etik Pemilu Serentak 2020
Anggi Tondi Martaon • 07 November 2020 11:22
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat 188 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama Januari-Agustus 2020. Pelanggaran ini dilakukan penyelenggara ad hoc pemilu.
 
"Dari jumlah tersebut, 179 di antaranya sudah diselesaikan," kata anggota DKPP Pramono Ubaid saat dikutip dari dkpp.go.id, Sabtu, 7 November 2020.
 
Pramono menyebut pelanggaran dilakukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Tingkat pelanggaran tertinggi di Bengkulu dengan 93 kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: 7 Komisioner KPU Sulawesi Selatan Diduga Melanggar Etik
 
Selanjutnya, 18 pelanggaran terjadi di Papua, 16 pelanggaran di Sumatra Utara, 9 pelanggaran di Jawa Barat, dan 8 pelanggaran di Gorontalo. Dia menilai wajar temuan pelanggaran etik penyelenggara ad hoc tinggi karena jumlah anggota kelompok ini terbilang besar.
 
Pramono menyebut penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu semakin membaik. Pada musim pesta demokrasi sebelumnya, pelanggaran KEPP baru ditindaklanjuti setelah masa jabatan penyelenggara ad hoc selesai.
 
“Ini tidak punya efek jera dan tidak mengoreksi integritas pemilu yang tercederai oleh perilaku menyimpang secara etik,” ujar dia.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif