Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 205 laporan dan temuan dugaan pelanggaran politik uang sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sebanyak 96 kasus di antaranya ditemukan jajaran Bawaslu.  

"Sedangkan, 109 laporan dari pihak luar. Ini data yang masuk sejak kampanye sampai sekarang," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam diskusi daring, Jumat, 11 Desember 2020.

Afif mengatakan sebanyak 34 kasus diteruskan ke penyidik dan 55 kasus masih dalam proses pengawasan. Sedangkan, 116 kasus lainnya dihentikan di proses pengawasan karena keterbatasan unsur pelanggaran politik uang.

"Proses-proses ini masih belum selesai, proses proses penanganan pidana ini masih berjalan," ucap dia.

(Baca: Bawaslu Terima Laporan Politik Uang Masif di Lampung Tengah)

Bawaslu telah melakukan intervensi kebijakan agar pelanggaran politik uang tidak masif terjadi saat perhelatan Pilkada 2020. Salah satunya, patroli pengawasan antipolitik uang di masa tenang pada 6-8 Desember 2020.

"Karena saat masa tenang itu adalah masa bermunculan, masa-masa prime time politik uang itu dilakukan oleh tim sukses," ujar Afif.

Patroli pengawasan antipolitik uang merupakan bentuk pencegahan serta upaya memunculkan psikologis ketakutan peserta pilkada atas pelanggaran politik uang. Dia mengeklaim patroli berhasil meminimalisasi kasus politik uang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))