medcom.id, Jakarta: Penyelesaian sengketa Pilkada serentak 2017 di Mahkamah Konstitusi dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik pengesampingan pemeriksaan pendahuluan oleh MK.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menjelaskan, dalam proses sengketa Pilkada, pemeriksaan pendahuluan adalah hal wajib dilakukan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003.

Melalui pemeriksaan pendahuluan MK berkewajiban memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi berkas dalam jangka waktu 14 hari.

"Dalam penyelasaian sengketa pilkada baik tahun 2015 dan 2017, ruang pemeriksaan pendahuluan hanya dimanfaatkan MK untuk memperdengarkan permohonan dan jawaban dari termohon. Sama sekali tidak ada nasihat dari hakim tentang permohonan tersebut," ujar Fadli saat memaparkan hasil penelitian terkait penyelasaian sengketa Pilkada 2017, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017.

"Padahal, nasihat hakim sangat diperlukan untuk memperjelas permohonan yang diajukan," imbuhnya.

Fadli juga menjelaskan dalam penyelesaian sengketa Pilkada 2017, pemohon juga tidak diberikan kesempatan melakukan perbaikan substansial terhadap permohonannya.

Dia mengkritisi konsistensi hakim dalam mendalami setiap permohonan sengketa yang diajukan ke MK. "Dalam beberapa daerah, seperti Banten dan Aceh hakim tidak mendalami secara serius dalil-dalil permohonannya. Sementara di daerah lain, seperti Kepulauan Yapen hakim sangat mendalami dalam proses pemeriksaan pendahuluan yang memakan waktu sampai tiga jam," ujar Fadli.

Meski demikian, Fadli mengapresiasi kinerja MK yang dinilai lebih baik dalam menyelesaikan sengketa Pilkada 2017.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MBM))