Ketua RT Di Kampung Makasar Minta Djarot Hapus Kewajiban Buat SPJ
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninjau tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Pada kesempatan tersebut Djarot menyempatkan diri untuk mendengarkan keluh kesah pedagang serta melihat loka
medcom.id, Jakarta: Kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur dimanfaatkan warga untuk menyampaikan keluh kesahnya. Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Makasar, Supardi contohnya.
Supardi meminta agar Djarot menghapus kewajiban membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas dana operasional yang diberikan Pemprov DKI. Ia lantas membandingkan pekerjaan RT sebelum masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan sekarang.
"RT kenapa harus buat SPJ, dulu enggak. Tolong dihapus Pak," kata Supardi di Kampung Makasar, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).
Selain itu, dia juga membandingkan dirinya dengan pengurus Jumantik. Ia menyebut, dana operasional kegiatan Jumantik lebih besar, namun tak wajib membuat SPJ.
Menanggapi hal itu, Djarot menjelaskan, dana operasional yang diberikan pada RT/RW berasal dari APBD. Ia menuturkan, SPJ penting agar untuk melihat pengeluaran APBD mengalir ke mana saja.
"Itu kan dana dari APBD, jadi harus ada SPJ. Supaya kalau BPK mengaudit, ada pertanggungjawabannya," jawab Djarot.
Setelah dijelaskan, barulah Supardi dan warga lainnya paham. Warga yang hadir pun langsung bertepuk tangan usai mendengar ucapan cawagub nomer urut dua itu.
Djarot pun berjanji akan menaikan dana operasional RT/RW. Namun, ia menegaskan, dana tersebut bukan sebagai gaji ketua RT/RW.
"Itu bukan gaji ya, itu dana operasional. Tidak boleh digunakan untuk pribadi. Jangan dibawa pulang ke rumah," pungkas Djarot.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Supardi meminta agar Djarot menghapus kewajiban membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) atas dana operasional yang diberikan Pemprov DKI. Ia lantas membandingkan pekerjaan RT sebelum masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan sekarang.
"RT kenapa harus buat SPJ, dulu enggak. Tolong dihapus Pak," kata Supardi di Kampung Makasar, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).
Selain itu, dia juga membandingkan dirinya dengan pengurus Jumantik. Ia menyebut, dana operasional kegiatan Jumantik lebih besar, namun tak wajib membuat SPJ.
Menanggapi hal itu, Djarot menjelaskan, dana operasional yang diberikan pada RT/RW berasal dari APBD. Ia menuturkan, SPJ penting agar untuk melihat pengeluaran APBD mengalir ke mana saja.
"Itu kan dana dari APBD, jadi harus ada SPJ. Supaya kalau BPK mengaudit, ada pertanggungjawabannya," jawab Djarot.
Setelah dijelaskan, barulah Supardi dan warga lainnya paham. Warga yang hadir pun langsung bertepuk tangan usai mendengar ucapan cawagub nomer urut dua itu.
Djarot pun berjanji akan menaikan dana operasional RT/RW. Namun, ia menegaskan, dana tersebut bukan sebagai gaji ketua RT/RW.
"Itu bukan gaji ya, itu dana operasional. Tidak boleh digunakan untuk pribadi. Jangan dibawa pulang ke rumah," pungkas Djarot.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
